Bappenas: Pembangunan Ibu Kota Baru Dongkrak Inflasi 0,2 Persen

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota baru bisa memberikan dampak negatif berupa peningkatan inflasi hingga 0,2 persen.

    Baca: Bappenas: Kajian Pemindahan Ibu Kota Hampir Rampung

    "Mungkin dampak satu-satunya negatif adalah pembangunan ini bisa menyebabkan tambahan inflasi senilai 0,2 persen," kata Bambang dalam acara Dialog Nasional II: Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. Meski begitu, kata Bambang, dampak inflasi ini masih sangat minimal atau relatif kecil.

    Sementara itu, sepanjang 2018 Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi mencapai 3,13 persen. Adapun inflasi bulanan pada Mei 2019 mencapai angka 0,68 persen, sedangkan inflasi tahunan hingga Mei 2019 mencapai 3,32 persen.

    Dengan berdasarkan tingkat inflasi tahun sebelumnya, kata Bambang, meski inflasi melonjak 0,2 persen maka jumlahnya masih berada dalam batas yang bisa ditoleransi. Atau secara perhitungan teoritis angka inflasi berada pada angka 3,33 persen. Adapun pemerintah menargetkan angka inflasi 3,5 persen. 

    Meski ada dampak negatif, Bambang menjelaskan dampak positif yang bakal disumbang lewat pembangunan ibu kota baru. Pertama, pembangunan ibu kota baru bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pertumbuhan Gross Domestic Bruto (GDP) hingga 0,1 persen.

    "Angka 0,1 persen jelas bukan angka yang kecil, karena GDP kita sekarang Rp 15.000 triliun rupiah, jadi 0,1 persen itu dampak langsungnya mungkin Rp 15 triliun," kata Bambang.

    Menurut Bambang pembangunan ibu kota baru juga bakal mendorong perdagangan antar wilayah. Misalnya antar wilayah di dalam satu pulau antar provinsi, maupun perdagangan antar provinsi lintas pulau. Pembangunan ibu kota negara baru juga diperkirakan bakal meningkatkan arus perdagangan antar wilayah hingga mencapai 50 persen.

    Selain itu, kata Bambang, pembangunan ibu kota negara baru bakal menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Hal ini akan membuat semakin beragamnya kegiatan pembangunan yang banyak membutuhkan tenaga kerja atau padat karya. Harapannya, pembangunan ibu kota bisa ikut mengurangi pengangguran dan kesenjangan regional maupun nasional.

    "Sedangkan dari sisi lain juga akan mendorong investasi, baik investasi di provinsi ibu kota baru atau provinsi yang ada sekitarnya. Pertumbuhan investasi ini terutama di sektor jasa," kata Bambang.

    Baca berita Ibu Kota lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.