Sri Mulyani: BI Punya Banyak Ruang untuk Pangkas Suku Bunga Acuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Rapat kerja tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, London - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebut Bank Indonesia punya banyak ruang untuk memangkas suku bunga acuannya dalam beberapa bulan mendatang. Hal tersebut diperlukan karena dibutuhkan stimulus untuk memacu pertumbuhan, khususnya di tengah risiko perlambatan ekonomi global.

Baca: Defisit APBN Hingga Mei 2019 Mencapai Rp 127,5 Triliun

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television di London kemarin, Sri Mulyani menyebutkan perang perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina telah memukul ekspor Indonesia, membatasi impornya, dan menggerus harga komoditas. “Semua itu adalah risiko penurunan yang akan dihadapi Indonesia ketika kita berbicara tentang proyeksi pertumbuhan,” katanya, Selasa, 25 Juni 2019.

Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara 5,17 persen dan 5,2 persen tahun ini. Angka itu turun bila dibandingkan perkiraan pemerintah sebelumnya yang berada di kisaran 5,3 persen.

Perselisihan perdagangan yang memburuk antara AS dan Cina disebut-sebut turut membatasi prospek perekonomian. Hal itu juga memberikan tekanan pada defisit transaksi berjalan.

Meski begitu, menurut Sri Mulyani, pemerintah Indonesia memiliki ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Tapi pemerintah juga harus berhati-hati untuk memastikan setiap langkah konsisten dengan reformasi struktural yang diupayakannya.

“Kami menggunakan instrumen-instrumen fiskal dengan cara yang sangat fleksibel dan cekatan untuk merangsang investasi sektor swasta,” kata Sri Mulyani. "Apakah itu dalam infrastruktur atau di sektor lain yang memiliki prioritas."

Pada 2018, Bank Indonesia menjadi salah satu bank sentral yang paling agresif di Asia. Sepanjang tahun itu, BI mengerek suku bunga acuannya sebanyak enam kali dengan total 175 basis poin di tengah gejolak yang dihadapi pasar negara berkembang (emerging market) saat itu.

Meski bank sentral lain di kawasan ini, mulai dari Australia hingga India, telah mulai melonggarkan kebijakan moneternya tahun ini, BI telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terkini pada 19-20 Juni 2019 lalu, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya, BI 7 Day Reverse Repo Rate, sebesar 6 persen.

Sri Mulyani melihat BI memiliki banyak ruang untuk benar-benar bermanuver pada paruh kedua tahun 2019. BI juga dinilai akan menemukan waktu yang tepat untuk mengambil langkah.

Baca: Penerimaan Pajak Naik 5,7 Persen, Sri Mulyani: Strong Momentum

Lebih jauh Sri Mulyani juga menekankan bahwa kebijakan ekonomi makro tidak dapat menggantikan reformasi struktural yang diperlukan. “Pemerintah perlu menyediakan area bagi semua pihak untuk memiliki kepercayaan dan stabilitas,” katanya.

BISNIS






Mengenal Gigantisme Akibat Kelebihan Hormon Pertumbuhan

56 menit lalu

Mengenal Gigantisme Akibat Kelebihan Hormon Pertumbuhan

Gigantisme adalah kondisi langka yang menyebabkan pertumbuhan tidak normal pada anak-anak akibat ada kelainan pada hormon pertumbuhan.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

6 jam lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

7 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

8 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

13 jam lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

17 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

1 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

1 hari lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Layanan BI Fast Tahap IV Gandeng 10 Mitra Bank, Apa Saja?

1 hari lalu

Layanan BI Fast Tahap IV Gandeng 10 Mitra Bank, Apa Saja?

Sepuluh mitra bank resmi menjadi peserta BI Fast tahap IV melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera.