Kemenkeu: Utang Lapindo Rp 773,38 M Belum Termasuk Bunga

Sejumlah patung yang menancap pada lumpur yang telah mengering di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, 27 Mei 2016. Semburan lumpur Lapindo telah terjadi selama 10 tahun dan menimbulkan hampir 40.000 korban. Ulet Ifansasti/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata jumlah utang Lapindo Brantas, Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah senilai Rp 773,38 miliar hanya sebatas pokok utang. Menurut dia, Lapindo masih belum memasukkan biaya bunga dari adanya pinjaman tersebut dari pemerintah. Adapun diperkirakan bunga dari utang Lapindo itu sekitar 4 persen dari pokok utang.

Baca: Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

Lebih jauh Isa mengatakan Kemenkeu bakal mengundang Lapindo untuk membahas mengenai adanya klaim piutang mereka senilai tembus US$ 138 juta atau setara dengan Rp 1,9 triliun kepada pemerintah. Kemenkeu juga ingin memastikan terkait utang Lapindo kepada pemerintah senilai Rp 773,38 miliar terkait dana talangan. 

"Kami juga mesti cek juga kan mereka mengatakan utang mereka, makanya nanti kami akan undang Lapindo untuk rekonsiliasi angkanya seperti apa," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Kendati demikian, Isa belum bisa memberikan kepastian kapan pertemuan itu akan digelar antara Kementerian Keuangan dengan Lapindo Brantas, Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya. Namun, ia berharap pertemuan itu bisa digelar secepatnya supaya perihal tersebut bisa segera selesai. "Ya saya kalau soal ketemu juga nggak perlu cerita-cerita, tapi secepatnya lah nanti kami ketemu."

Tak hanya itu, kata Isa, Kementerian juga ingin mengecek lagi terkait besaran utang Lapindo yang disebut mencapai Rp 773,38 miliar. Utang ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah yang berupa Dana Antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Lapindo.

Menurut Isa, sejumlah utang tersebut seharusnya dicicil sebanyak 4 kali selama empat tahun sejak 2015. Adapun masa jatuh tempo utang tersebut diperkirakan jatuh pada bulan Juli 2019. "Mereka mengklaim punya hak cost recovery, dari operasi mereka. Tapi karena cost recovery itu bukan urusan kami, makanya kami mesti cek dulu," kata Isa.

Sebelumnya, Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah sebesar Rp 773 miliar. Perseroan memperoleh pinjaman dari Pemerintah berupa dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo.

Namun, dalam keterangannya, pembayaran utang tersebut bisa dilakukan dengan melakukan biaya pengganti lewat cost recovery atau biaya yang dapat diganti (cost recoverable). Adapun cost recovery merupakan skema pengembalian biaya operasi di industri hulu migas.

Pembayaran utang yang dapat diganti dengan cost recovery ini juga dikuatkan lewat surat dari SKK Migas No SRT-0761/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 10 September 2018. Sedangkan, menurut pernyataan resmi Lapindo, besaran biaya cost recovery yang diterima tembus US$ 138 juta atau setara dengan Rp. 1,9 triliun.

Karena itu, melalui surat Nomor 586/MGNT/ES/19 tanggal 12 Juni 2019, perseroan meminta utang itu diselesaikan dengan metode perjumpaan utang.

Baca: Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang 1,9 T, Ini Respons Kemenkeu

"Untuk itu kami sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui Departemen Keuangan untuk dilakukan pembayaran utang dengan mekanisme perjumpaan utang, yaitu menjumpakan piutang kepada pemerintah dengan pinjaman dana antisipasi," seperti dilansir dari keterangan tertulis dua perusahaan atas nama President Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugroho dan PT Minarak Lapindo Jaya Benjamin Sastrawiguna, Selasa, 25 Juni 2019.  

CAESAR AKBAR






BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

2 hari lalu

BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

Perencana Keuangan mengatakan dana BSU mestinya difokuskan untuk bisa mengatasi kewajiban dulu, seperti untuk kurangi utang dan biaya anak sekolah.


Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

5 hari lalu

Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

Bank Indonesia (BI) memastikan, kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih sangat aman, meskipun kurs rupiah terus bertengger di level atas Rp 15.200 per dolar AS.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

5 hari lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

6 hari lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

6 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

7 hari lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.


Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

8 hari lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

8 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

8 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

9 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.