Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang 1,9 T, Ini Respons Kemenkeu

Sejumlah alat berat melakukan penguatan dan peninggian tanggul lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2018. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu bakal mengecek soal kabar bahwa Lapindo Brantas, Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya yang mengklaim memiliki piutang kepada pemerintah sebesar US$ 138,238,310.32 atau setara dengan Rp 1,9 triliun. Piutang ini kabarnya berasal dari cost recovery sebagai biaya yang dapat diganti (cost recoverable).

Baca: Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

"Mereka mengklaim punya hak cost recovery, dari operasi mereka, kami sudah diskusikan ini. Kalau soal cost recovery itu kan bukan urusan kami, makanya kami mesti cek dulu," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Isa mengatakan, Kementerian bakal melakukan cek mengenai piutang tersebut kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Selain itu, Kementerian juga ingin memastikan mengenai surat dari SKK Migas yang menyatakan adanya biaya yang dapat diganti, sesuai dengan surat SKK Migas No SRT-0761/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 10 September 2018.

Tak hanya itu, kata Isa, Kementerian juga ingin mengecek lagi terkait besaran utang Lapindo yang disebut mencapai Rp 773,38 miliar. Utang ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah yang berupa Dana Antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo.

Sebab, kata Isa, jumlah utang Lapindo kepada pemerintah senilai Rp 773,38 miliar hanya sebatas pokok utang. Menurut dia, Lapindo masih belum memasukkan biaya bunga dari adanya pinjaman tersebut dari pemerintah. Adapun diperkirakan bunga dari utang Lapindo itu sekitar 4 persen dari pokok utang.

"Kalau kami lihat lagi perjanjianya sebetulnya di situ disebut bahwa ada bunga yang harus mereka bayar juga, nah kami kan harus hitung juga bunganya berapa, tapi nanti kami akan undang mereka," kata Isa.

Sebelumnya, Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah sebesar Rp 773 miliar. Perseroan memperoleh pinjaman dari Pemerintah berupa dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo.

Namun, dalam keterangannya, pembayaran utang tersebut bisa dilakukan dengan melakukan biaya pengganti lewat cost recovery atau biaya yang dapat diganti (cost recoverable). Adapun cost recovery merupakan skema pengembalian biaya operasi di industri hulu migas.

Pembayaran utang yang dapat diganti dengan cost recovery ini juga dikuatkan lewat surat dari SKK Migas No SRT-0761/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 10 September 2018. Sedangkan, menurut pernyataan resmi Lapindo, besaran biaya cost recovery yang diterima tembus US$ 138 juta atau setara dengan Rp 1,9 triliun.

Karena itu, melalui surat Nomor 586/MGNT/ES/19 tanggal 12 Juni 2019, perseroan meminta utang itu diselesaikan dengan metode perjumpaan utang.

Baca: JK Yakin Grup Bakrie Mampu Lunasi Dana Talangan Lapindo

"Untuk itu kami sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui Departemen Keuangan untuk dilakukan pembayaran utang dengan mekanisme perjumpaan utang, yaitu menjumpakan piutang kepada pemerintah dengan pinjaman dana antisipasi," seperti dilansir dari keterangan tertulis dua perusahaan atas nama President Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugroho dan PT Minarak Lapindo Jaya Benjamin Sastrawiguna, Selasa, 25 Juni 2019.  






BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

2 jam lalu

BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

Perencana Keuangan mengatakan dana BSU mestinya difokuskan untuk bisa mengatasi kewajiban dulu, seperti untuk kurangi utang dan biaya anak sekolah.


Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

3 hari lalu

Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

Bank Indonesia (BI) memastikan, kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih sangat aman, meskipun kurs rupiah terus bertengger di level atas Rp 15.200 per dolar AS.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

3 hari lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

3 hari lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

4 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


IHSG Hari Ini Berisiko Melemah, Simak Pergerakan Saham Adaro hingga Bakrie Group

4 hari lalu

IHSG Hari Ini Berisiko Melemah, Simak Pergerakan Saham Adaro hingga Bakrie Group

IHSG bisa tergelincir ke level 6.850 hingga 6.950 jika melemah di bawah 7.000.


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

5 hari lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.


Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

5 hari lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

5 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


IHSG Bangkit ke Zona Hijau, Saham Bakrie Group Paling Laris di Perdagangan Sesi I

6 hari lalu

IHSG Bangkit ke Zona Hijau, Saham Bakrie Group Paling Laris di Perdagangan Sesi I

IHSG bergerak ke level 7.130,96 atau menguat 0,26 persen dari penutupan perdagangan kemarin di level 7.112,45.