BPK Ganjar Opini WTP untuk Kemenhub 6 Kali Beruntun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela meninjau Terminal Giwangan Yogya Minggu, 16 Juni 2019. TEMPO/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan atau Kemenhub diganjar opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk tahun anggaran 2018. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh anggota I Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa, 25 Juni 2019.

Baca juga: Kemenhub Terima Opini WTP, BPK Masih Temukan Kelemahan  

Budi Karya mengatakan opini WTP telah enam kali berturut-turut diterima oleh kementeriannya. “Kami berterima kasih karena mata kami terbatas, maka kami minta bantuan dari BPK. BPK melihat ada celah-celah tertentu. Jadi artinya ini proses introspeksi dari kami,” ujar Budi Karya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.

Meski memperoleh opini WTP, dalam laporan keuangan Kementerian Perhubungan, BPK memberikan sejumlah catatan. Di antaranya adanya potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun yang belum terealisasi. Celah PNBP ini berasal dari implementasi sertifikasi uji tipe atau SUT dan sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan atau SRUT untuk kendaraan yang belum optimal. 

SUT dan SRUT merupakan persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi oleh pemilik kendaraan. SUT dan SRUT diajukan berdasarkan tipe kendaraan masing-masing, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. 

“Jadi kalau satu pabrikan menerbitkan satu kendaraan, dia butuh diuji, butuh surat uji tipe. Lalu kalau diperbanyak akan diterbitkan SRUT. Dari segi PNBP pasti besar,” ujar Agung saat ditemui di tempat yang sama.

Agung menengarai persoalan SUT dan SRUT ini luput dari perhatian Kementerian Perhubungan. Ia mengimbuhkan, pemerintah sejatinya telah memiliki regulasi yang mengatur dua hal tersebut. Namun, satuan kerja yang melaksanakannya sampai saat ini perlu dievaluasi.

Selain itu, BPK memberi catatan ihwal pengawasan Kemenhub terhadap jaminan keselamatan penumpang moda darat, udara, dan laut yang longgar. Menurut dia, seharusnya Kemenhub memastikan pengemudi angkutan layak mengoperasikan kendaraan. Agung memandang, pengawasan yang baik berdampak pada bertambahnya biaya layanan yang semestinya bisa menjadi PNBP.

BPK juga menyoroti tol laut yang mulai digencarkan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Industri yang kian maju di sisi maritim, bila dimaksimalkan, dapat berpotensi membuka 2.000-3.000 lapangan kerja.

Baca berita Kemenhub lainnya di Tempo.co






Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

15 jam lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

17 jam lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

22 jam lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

23 jam lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

1 hari lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

2 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

4 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

4 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.