TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan atau Kemenhub diganjar opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk tahun anggaran 2018. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh anggota I Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa, 25 Juni 2019.
Baca juga: Kemenhub Terima Opini WTP, BPK Masih Temukan Kelemahan
Budi Karya mengatakan opini WTP telah enam kali berturut-turut diterima oleh kementeriannya. “Kami berterima kasih karena mata kami terbatas, maka kami minta bantuan dari BPK. BPK melihat ada celah-celah tertentu. Jadi artinya ini proses introspeksi dari kami,” ujar Budi Karya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.
Meski memperoleh opini WTP, dalam laporan keuangan Kementerian Perhubungan, BPK memberikan sejumlah catatan. Di antaranya adanya potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun yang belum terealisasi. Celah PNBP ini berasal dari implementasi sertifikasi uji tipe atau SUT dan sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan atau SRUT untuk kendaraan yang belum optimal.
SUT dan SRUT merupakan persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi oleh pemilik kendaraan. SUT dan SRUT diajukan berdasarkan tipe kendaraan masing-masing, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
“Jadi kalau satu pabrikan menerbitkan satu kendaraan, dia butuh diuji, butuh surat uji tipe. Lalu kalau diperbanyak akan diterbitkan SRUT. Dari segi PNBP pasti besar,” ujar Agung saat ditemui di tempat yang sama.
Agung menengarai persoalan SUT dan SRUT ini luput dari perhatian Kementerian Perhubungan. Ia mengimbuhkan, pemerintah sejatinya telah memiliki regulasi yang mengatur dua hal tersebut. Namun, satuan kerja yang melaksanakannya sampai saat ini perlu dievaluasi.
Selain itu, BPK memberi catatan ihwal pengawasan Kemenhub terhadap jaminan keselamatan penumpang moda darat, udara, dan laut yang longgar. Menurut dia, seharusnya Kemenhub memastikan pengemudi angkutan layak mengoperasikan kendaraan. Agung memandang, pengawasan yang baik berdampak pada bertambahnya biaya layanan yang semestinya bisa menjadi PNBP.
BPK juga menyoroti tol laut yang mulai digencarkan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Industri yang kian maju di sisi maritim, bila dimaksimalkan, dapat berpotensi membuka 2.000-3.000 lapangan kerja.
Baca berita Kemenhub lainnya di Tempo.co
