Sinergikan 3 Direktorat, Kemenkeu Bidik Penerimaan Negara Rp 50 T

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan meninjau Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta Pusat pada Sabtu, 31 Maret 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mensinergikan tiga direktorat, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Langkah ini bertujuan membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga: Kemenkeu Berikan Paket Fiskal ke Semua Jenis Properti, Apa Saja?

"Pada 2019 kami mendapat tugas menghasilkan Rp 50 triliun untuk penerimaan," ujar Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan saat memberi pernyataan pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.

Pengembangan sistem tersebut didasari oleh prinsip manajemen risiko di mana pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannya dengan perpajakan dan kepabeanan. Dengan demikian, Robert berharap masyarakat yang selama ini belum patuh bisa menjadi patuh.

Adapun dari sektor pajak sendiri, Robert menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak pada 2020 sebesar 9-12 persen. Target itu dipasang dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,3 persen dan inflasi di level 3,5 persen.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sinergi itu dilakukan untuk membangun ekosistem kepatuhan, untuk kemudahan berusaha atau pelayanan. "Sasaran utamanya adalah yang di luar kelas, di luar kolam. Yang sudah masuk kelas di pajak, kami beri fasilitas dan apresiasi, sehingga kita ingin legal mudah, jadi wajib bayar itu semua masuk," ujar dia.

Ujung-ujungnya, ujar Mardiasmo, sinergi itu diharapkan meningkatkan penerimaan negara. Tahun lalu, program sinergi yang baru melibatkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bisa meraup pemasukan Rp 23,4 triliun. Sementara, sejak awal tahun hingga saat ini, program sinergi yang mulai melibatkan Ditjen Anggaran itu telah mengantongi pemasukan Rp 6,5 triliun.

"Frameworknya ke jointnya, jadi memang kita akan terus bekerja sama. By commodities, apakah itu batubara, timah, emas, atau yang lainnya, kalau by commodities ini semua nanti bisa masuk," ujar Mardiasmo. "Jadi kalau ekspor impor kena bea cukai, kalau batubara kena royalties dan PNBP, jadi jumlahnya sudah blended dan terus kita berjalan."

Secara garis besar, setidaknya terdapat delapan program yang telah dirancang oleh DJP, DJBC, dan DJA sebagai bentuk sinergi Kemenkeu dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB). Sinergi itu yaitu berupa Program Joint Analisis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single Profile, Secondment, dan program sinergi Iainnya.






Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

2 jam lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

5 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

15 jam lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

15 jam lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

16 jam lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

16 jam lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

17 jam lalu

Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah tetap berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terhadap tarif cukai rokok agar tidak menganggu kesejahteraan petani tembakau.


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

17 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

18 jam lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

18 jam lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.