2 Poin Insentif PP Super Deductible Tax yang Terbit Juli

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Open House di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Open House di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan rancangan Peraturan Pemerintah Super Deductible Tax sudah mendapatkan persetujuan dari semua menteri terkait. Dia mengatakan peraturan ini bakal terbit dan diimplementasikan pada Juli 2019.

    Baca juga: Aturan Turunan PP Insentif Super Deductible Tax Disiapkan

    “Peraturan Pemerintah itu telah diparaf oleh seluruh kementerian yang terkait,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.

    Super Deductible Tax merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Insentif berupa potongan pajak juga diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

    Ada dua poin insentif yang diberikan dalam aturan ini. Pertama, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi). Pengurangan diberikan bagi wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas SDM.

    Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Fasilitas diberikan bagi WP badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia.

    Selain itu, Airlangga menyebut kementeriannya telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri yang berpotensi mendorong laju investasi dan ekspor. Misalnya, industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, kata dia, sektor-sektor tersebut mendapat prioritas pengembangan yang siap menjadi pionir dalam memasuki era industri 4.0.

    “Jadi, nanti industri padat karya yang berorientasi ekspor, juga dapat potongan Pajak Penghasilan (PPh)," kata dia.

    Selain itu, potongan pajak akan berlaku bagi perusahaan yang melakukan substitusi impor. Perusahaan yang melakukannya ditargetkan bisa mendapatkan semacam mini tax holiday dan insentif pada bea masuknya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.