Pemerintah Resmi Pangkas PPh 22 untuk Properti Mewah

Reporter

Editor

Rahma Tri

Ini suasana di dalam apartemen mewah Pavilion Residences, Kuala Lumpur, Malaysia. Polisi dikabarkan menggerebek unit apartemen milik Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor pada Sabtu, 12 Mei 2018. Pavilion Residences via Channel News Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi merilis aturan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas penjualan Barang Mewah dari 5 persen menjadi 1 persen melalui implementasi PMK No.92/PMK.03/2019.

Baca: Rumah Mewah di Bawah Rp 30 Miliar Kini Bebas PPnBM

Berdasarkan aturan itu, ketentuan pengenaan PPh barang mewah sebesar 1 persen hanya berlaku bagi rumah beserta tanahnya, yang harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 30 miliar.  PPh barang mewah itu juga berlaku untuk bangunan dengan luas lebih dari 400 meter persegi. 

Ketentuan itu juga berlaku bagi apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar dengan luas bangunan lebih dari 150 meter persegi.

Beleid yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2019 ini merupakan revisi dari PMK No.253/PMK.03/2008 tentang WP Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Penjualan Barang Yang Tergolong Mewah.

Seperti yang tertuang dalam pertimbangan beleid, pamangkasan tarif pajak tersebut dimaksudkan untuk mendorong geliat industri properti.

"Bahwa untuk semakin mendorong pertumbuhan sektor properti, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah," tulis pertimbangan yang dikutip Bisnis, Senin 24 Juni 2019.

Baca juga: Sri Mulyani: Dunia Pusing Karena Pajak Google hingga Netflix

Sementara itu, untuk barang mewah lainnya yang meliputi pesawat dan helikopter pribadi, kapal pesiar (yacht), kendaraan roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc.

Termasuk dalam ketentuan ini kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300 juta, dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc tetap dikenakan PPh sebesar 5 persen.

BISNIS

 





Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

1 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

1 hari lalu

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Sri Mulyani mengatakan capain penerimaan pajak dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.


Ini Aturan yang Melarang Anggota Polri Pamer Kemewahan

23 hari lalu

Ini Aturan yang Melarang Anggota Polri Pamer Kemewahan

Kemeja mahal yang dipakai Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian jadi sorotan. Adakah aturan yang melarang anggota Polri pamer kemewahan?


Insentif Pajak 2023 Capai Rp 41,5 Triliun, Sri Mulyani: Tak Ada Windfall Komoditas

42 hari lalu

Insentif Pajak 2023 Capai Rp 41,5 Triliun, Sri Mulyani: Tak Ada Windfall Komoditas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pajak tetap ada pada 2023 di tengah tren melandainya harga komoditas.


Penerimaan Pajak Rp 1.028,5 T, Sri Mulyani Sebut 69,3 Persen dari Target

47 hari lalu

Penerimaan Pajak Rp 1.028,5 T, Sri Mulyani Sebut 69,3 Persen dari Target

Sri Mulyani lndrawati mengatakan penerimaan negara sangat positif.


Mitsubishi Motors Corporation Bakal Tambah Investasi Rp 10 Triliun di RI

26 Juli 2022

Mitsubishi Motors Corporation Bakal Tambah Investasi Rp 10 Triliun di RI

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Mitsubishi Motors Corporation akan menambah investasi Rp 10 triliun di Indonesia hingga 2025.


Insentif Pajak Diperpanjang hingga Akhir 2022, Pengusaha: Dampaknya Sangat Terasa

25 Juli 2022

Insentif Pajak Diperpanjang hingga Akhir 2022, Pengusaha: Dampaknya Sangat Terasa

Pengusaha mengapresiasi keputusan pemerintah memperpanjang insentif pajak hingga 31 Desember 2022.


Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022

24 Juli 2022

Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022

Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak kesehatan hingga Desember 2022.


Bisnis Sewa Barang Mewah

7 Juli 2022

Bisnis Sewa Barang Mewah

Bisnis penyewaan barang mewah marak lagi. Ada banyak orang butuh prestise sehingga bisnis ini hidup lagi.


Penerimaan PPh Badan Ditargetkan Naik 39 Persen, Dirjen Pajak: Tahun Ini Lagi Bagus

5 Juli 2022

Penerimaan PPh Badan Ditargetkan Naik 39 Persen, Dirjen Pajak: Tahun Ini Lagi Bagus

Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak PPh Badan dalam perubahan APBN 2022 dari Rp185,14 triliun menjadi Rp257,37 triliun atau 39 persen.