KPK Soroti Tata Kelola Tambang yang Tak Sejahterakan Masyarakat

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memberikan penjelasan mengenai OTT ketum PPP Romahurmuziy pada saat Konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019. TEMPO/ Muhammad Fadhlan

TEMPO.CO, Kendari-Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menyoroti pengelolaan sektor pertambangan nikel di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengaku kaget dengan data-data Gubernur Sulawesi Tenggara yang menyatakan sektor yang konon merupakan primadona ini ternyata tidak memberikan  manfaat spesifik pada  pertumbuhan nilai ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Syarif mencatat dari laporan yang dia terima, sektor ini hanya  berkontribusi sekitar 12 persen saja atau 99,8 miliar rupiah pada pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai 705 miliar di tahun 2018.

Baca Juga: KPK: Banyak Tambang Dibekingi Aparat Bersenjata

Nilai itu, menurut Laode, sangat kecil bila disandingkan dengan jumlah IUP yang mencapai 393 dan dari jumlah itu hanya ada 2 perusahaan yang mengantongi sertifikat Clean n Clear (CnC). KPK pun menyarakan agar perusahaan yang tidak CnC ini seharusnya izinnya bisa dibekukan atau dicabut karena hal itu sudah melanggar undang-undang.

“Sangat kecil, tidak sebanding dengan yang sudah ditambang,” ujar Laode Syarif di Kendari saat memberikan arahan pada rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi provinsi kabupatan/kota kamis sore di aula kantor gubernur, Senin sore, 24 Juni 2019.

Soal lain yang disoroti KPK adalah dampak dari aktivitas ekstrasi ini. Dampak yang telah ditimbulkan salah satunya adalah bencana lingkungan berupa banjir. Kerugianya bila dikonversi ke dalam rupiah mencapai triliunan.

Perusahaan-perusahaan tambang, katanya, hanya datang mengeruk kekayaan alam di Sulawesi Tenggara dan abai pada kewajibannya. Data Pemerintah Sulawesi Tenggara mencatat banyak perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban dana jaminan reklamasinya.

Laode mengingatkan pemerintah patuh pada aturan saat memberikan izin tambang.  Dia mengingatkan agar pemerintah belajar dari masa lalu.  Tata kelola tambang yang serampangan membuat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dan mantan Gubernur Nur Alam harus mendekam di hotel prodeo lantaran tersandung kasus tambang. “Tolong kita lakukan perbaikan masa kita mau ditipu-tipu, kasihan kita terus dibodohi begini padahal dampaknya sangat besar,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah, kata Laode, seharusnya bisa kreatif  memaksimalkan potensi lain selain tambang guna meningkatkan pendapatan daerah. Dua sumber yang harus dikelola optimal yakni sektor pajak dan aset digenjot untuk pemasukan daerah.

“Banyak kan, tetapi selama ini tidak maksimal. Ada pajak restoran, reklame, air permukaan, parkir. Tapi kita tidak tahu  apakah sampai ke kas daerah atau negara, kita tidak tahu. Makanya kita datang untuk rapat koordinasi ini,” katanya.

Simak Juga: Lingkungan Rusak, KPK Imbau Pemerintah Bentuk Pengawas Minerba

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara Andi Azis tak menampik jika pengelolaan dana jaminan reklamasi masih tak optimal. Hal itu dikarenakan belum padunya pengelolaan. Dana Jamrek oleh pengusaha tambang dititipkan pada 4 kas bank.

“Pastinya kami mau adakan rekonsiliasi dulu sesuai kewenangan, seluru jamrek dikembalikan ke provinsi. Ini masih ada sebagian di kabupaten. Tadinya ada 36 miliar yang sekarang yang sudah didapat ada 41 miliar tapi masih ada yang belum tercatat," ucapnya.






KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

3 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

3 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

4 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

6 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

7 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

8 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

10 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

10 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

11 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

11 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.