Persaingan Operator Seluler Ketat, BRTI Atur Kecepatan Download

Pedagang membantu pelanggan meregistrasi kartu prabayar pada gerai miliknya di Mall Ambasador, Jakarta, 28 Februari 2018. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan bahwa setelah lewat tanggal 28 Februari, pelanggan seluler prabayar yang belum meregistrasi akan mengalami pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyusun aturan tentang standar layanan data seluler. Aturan tersebut nantinya berfungsi untuk menjaga kualitas layanan data di tengah kompetisi harga yang ketat antar operator seluler.

Baca: Rudiantara Imbau Operator Seluler Segera Konsolidasi

Regulasi kualitas layanan data itu akan melengkapi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit Dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit.

Dalam PM Kemenkominfo No.24/2014, pemerintah hanya mengatur kualitas layanan suara dan pesan singkat atau Short Message Service (SMS). Adapun mengenai kualitas layanan data belum diatur.

Komisioner BRTI I Ketut Prihardi Kresna Mukti mengatakan hakikatnya tarif layanan suara, SMS, dan akses data yang ditawarkan oleh operator merupakan ranahnya operator sesuai dengan kemampuan operator.

Prihardi menuturkan semurah-murahnya tarif yang ditawarkan operator, sebenarnya tidak menjadi masalah selama operator dapat melakukan efisiensi. Hanya saja, tarif yang murah tersebut, kata Prihadi seharusnya diiringi dengan kualitas layanan yang baik.

“Kualitas layanan ini perlu dibuat standar mininumnya agar tidak merugikan pelanggan. Jika tarif murah tapi kualitas layanan tidak baik, misalnya kecepatan akses data yang ditawarkan oleh operator tidak sesuai dengan minimum kecepatan yang distandarkan [sesuai regulasi], operator dapat dikenakan sanksi,” kata Prihadi, Sabtu, 22 Juni 2019.

Prihardi menambahkan sejumlah indikator kualitas layanan data yang harus dipenuhi operator jika regulasi ini telah keluar antara lain adalah standar pemenuhan permohonan aktivasi paket data pada Layanan Akses Internet melalui Jaringan Bergerak Seluler, Packet Loss pada Layanan Akses Internet melalui Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal (packet switched).

Selain itu akan ada standar network latency pada Layanan Akses Internet melalui Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal (packet switched), dan rata-rata kecepatan (average troughput) pada Layanan Akses Internet melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Di samping itu, ada juga download successful rate pada Layanan Akses Internet melalui Jaringan Bergerak Seluler; Packet delay melalui VoiP Gateway Asal (originating) dengan VoiP Gateway tujuan (terminating) pada Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik; Jitter melalui VoiP Gateway Asal (originating) dengan VoiP Gateway tujuan (terminating) pada Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.

Tak hanya itu juga akan ada standar Packet Loss melalui VoiP Gateway Asal (originating) dengan VoiP Gateway tujuan (terminating) pada Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik dan Packet delay pada layanan end-to-end services sambungan internasional pada Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.

“(Perlu diketahui) yang diatur tidak hanya untuk akses internet atau data tapi keseluruhan jasa telekomunikasi. Parameter dan cara menghitungnya akan diskusikan lebih lanjut dengan para operator telekomunikasi,” kata Prihardi.  

Baca: Penataan Frekuensi, Kominfo: Layanan Operator Terganggu Sepekan

Adapun mengenai sanksi yang akan diberikan bagi operator yang melanggar, Prihardi menuturkan hingga saat ini pihaknya masih mengkaji mengenai sanksi tersebut. Sejauh ini, ada beberapa skema sanksi yang kemungkinan dapat akan diberikan kepada operator seperti surat peringatan, publikasi operator yang memberi layanan di bawah standar ataupun  denda jika pengaturan denda sudah ditetapkan. “Tapi semuanya masih perlu didiskusikan dengan operator telekomunikasi,” katanya.

 

BISNIS






Migrasi ke Siaran TV Digital Jabodetabek Mundur, Distribusi STB Belum 100 Persen

44 menit lalu

Migrasi ke Siaran TV Digital Jabodetabek Mundur, Distribusi STB Belum 100 Persen

Penundaan peralihan ke siaran TV digital itu sesuai permintaan ATVSI atau lembaga penyelenggara multiplexing.


Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

14 jam lalu

Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

Kominfo Tunda implementasi Analog Switch Off (ASO) Jabodetabek dari 5 Oktober 2022 menjadi 2 November 2022.


Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

4 hari lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

8 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

Indosat mengklaim lebih dari 95 persen karyawan yang terkena dampak pemangkasan telah menerima tawaran itu.


ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

8 hari lalu

ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

Laju pembagian STB untuk program ASO berbeda-beda di Jabodetabek. Masih ada warga yang memahaminya sekadar pembagian antena baru.


Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

11 hari lalu

Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

Kominfo menyebut 566 dari 693 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog sudah bermigrasi dari siaran tv analog ke siaran digital.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

12 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

14 hari lalu

UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

Keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung.


Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

14 hari lalu

Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

Dalam UU PDP yang baru disahkan hari ini, diatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi kebocoran data pribadi oleh pengendali data


Pengemudi Ojek Online Beberkan Hitungan Tarif Aplikator yang Melanggar

15 hari lalu

Pengemudi Ojek Online Beberkan Hitungan Tarif Aplikator yang Melanggar

Lily Pudjiati menunjukkan salah satu tangkapan layar pemesaan ojek online atau ojol yang menjadi aduan soal aplikator yang melanggar tarif potongan maksinal 15 persen.