2020, Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 12 Persen

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan optimistis penerimaan pajak pada 2020 mampu tumbuh sebesar 9 - 12 persen dari target Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2019. 

Baca: Penerimaan Pajak Naik 5,7 Persen, Sri Mulyani: Strong Momentum

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan bahwa target pertumbuhan 9 - 12 persen tersebut dibuat dengan berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh pada kisaran 5,3 persen dan inflasi 3,5 persen.

"Kalau berbicara pajak itu, basisnya selalu ekonomi. Nah kalau hitung kasar, tahun depan itu tergantung seberapa pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya bisa 5,2 - 5,3 persen dan inflasi 3,5 persen, maka basisnya saja sudah tumbuh 9 persen. 

Nah dengan angka tersebut kita tambah extra effort, bisa diperkirakan 2020 tumbuh kurang lebih 9 persen sampai 12 persen dari 2019," ujarnya di sela Rapat Panja DPR RI dan Kemenkeu, Senin, 24 Juni 2019.

Pihaknya mengaku belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan angka pasti yang dipasang oleh pemerintah. Pasalnya, masih menunggu difinalkan seperti yang akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan APBN 2020.

Menurut Robert, saat ini pembahasan asumsi makro terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi APBN 2020 masih berlangsung dan belum diputuskan secara final. Range pertumbuhan ekonomi masih dipasang 5,2 - 5,5 persen dan inflasi antara 2 - 4 persen.

Adapun, terkait ekstra effort yang bakal dilakukan oleh jajaran Dirjen Pajak ditentukan oleh sejumlah kebijakan yang bisa mendorong penerimaan, termasuk dengan mengandalkan kualitas perpajakan tersebut.

"Kita toh juga semakin canggih dalam menggunakan data. Saat ini sumber data juga makin kaya termasuk data keuangan dalam negeri, data keuangan luar negeri. Itu proses bisnis rutin yang kami dilakukan," ujarnya.

Robert menegaskan bahwa sepanjang masih ada ketidakpatuhan, maka masih ada ruang untuk tumbuh. "Jadi 9 - 12 persen itu kombinasi antara basis ekononi dan extra effort," ujarnya.

Meski demikian, Robert mengakui bahwa kinerja penerimaan pajak tahun ini lebih menantang dibandingkan dengan tahun lalu. "Tahun lalu kan sudah kencang penerimaannya setelah ekonomi tumbuh bagus, kemudian kebetulan waktu itu restitusi masih aturan biasa. Kalau saat ini ekonomi agak melambat, seperti ekspor yang melambat," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengakui bahwa Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan hingga Mei 2019 masih rendah, karena tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang membuat investasi tidak bergeliat seperti yang diharapkan. 

Dari data yang dihimpun hingga Mei 2019, penerimaan perpajakan mencapai Rp 569,3 triliun, tumbuh 5,7 persen dibandingkan capaian 2018 yang sebesar Rp 538,7 trilliun. Sementara itu, capaian pada tahun lalu tersebut secara tahunan atau year on year (yoy) masih tumbuh 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca: Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Tambah Tekanan Likuiditas Bank

"Ini hasil terakhir per Mei. Jadi penerimaan pajak kita yoy itu tahun ini tumbuh 5,7 persen, tahun lalu tumbuhnya masih 14 persen," kata Suahasil hari ini dalam rapat Badan Anggaran, di Gedung DPR RI, Jakarta. 

BISNIS






Ekonomi Sebut Inflasi di Kuartal IV 2022 Tembus 7 Persen, Tak Hanya BBM yang Jadi Pendorong

6 jam lalu

Ekonomi Sebut Inflasi di Kuartal IV 2022 Tembus 7 Persen, Tak Hanya BBM yang Jadi Pendorong

PT Bank UOB Indonesia memperkirakan bahwa inflasi akan meningkat pada kuartal IV/2022 atau pada Desember 2022 bisa mencapai 7 persen.


Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

7 jam lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

7 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

10 jam lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


Rupiah Menguat ke Level Rp 15.262, Krisis Energi di Eropa hingga Inflasi Jadi Sentimen

10 jam lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 15.262, Krisis Energi di Eropa hingga Inflasi Jadi Sentimen

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mampu menguat pada perdagangan Kamis, 29 September 2022.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

11 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

11 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

12 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

12 jam lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

13 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.