TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengelolaan Pelabuhan Patimban akan dilakukan oleh swasta dan tidak melibatkan BUMN seperti Pelindo.
Baca: Soal Impor Plastik, Susi Pudjiastuti Singgung Luhut Panjaitan
Pernyataan itu disampaikan oleh Luhut seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini. "Patimban sudah, saya kira enggak ada masalah, jadi (pengelolaan) Patimban yang jelas itu swasta murni, tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN," kata Luhut, Senin, 24 Juni 2019.
Luhut mengatakan alasan pengelolaan Pelabuhan Patimban hanya oleh pihak swasta supaya ada persaingan antara pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh BUMN PT Pelindo II (Persero) dan Patimban. Dengan demikian, pemerintah bisa mengetahui pengelolaan pelabuhan mana yang tidak efisien.
Lebih jauh Luhut mengatakan pihak swasta yang dimaksud yang akan mengelola Pelabuhan Patimban berasal dari Jepang dan Indonesia. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menargetkan Pelabuhan Patimban dapat beroperasi pada pertengahan 2020.
Pada saat ini, proses pembangunan pelabuhan sudah mencapai 29 persen. Pemerintah menyatakan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai dengan rencana.
Rencananya, pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani 3,5 juta peti kemas (Teus) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).
Baca: Luhut Sindir Susi, Sebut Bakamla Organisasi Banci
Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta Teus dan pada tahap ketiga akan meningkat hingga 7,5 juta Teus. Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar.
BISNIS
