OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian Denpasar

Uji Kelayakan Komisioner OJK Dimulai

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125 – 127 Denpasar, Provinsi Bali.

Baca: Soal Laporan Keuangan, OJK Putuskan Sanksi Garuda Akhir Juni

Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian terhitung sejak Jumat pekan lalu, 21 Juni 2019.

"Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian dilakukan setelah Pemegang Saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan khusus sesuai dengan ketentuan maksimal dua bulan dari tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Mei 2019," demikian disampaikan OJK dalam keterangan resmi, Sabtu, 22 Juni 2019.

Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Selain itu ada intervensi negatif pemegang saham pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank.

Akibatnya, kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8 persen. 

Upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan juga tidak dapat memperbaiki kondisi bank untuk keluar dari status BDPK, yang harus memiliki rasio KPMM paling sedikit sebesar 8 persen.

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  No. 7 Tahun 2009.

Baca: OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit, Begini Respons Perbankan

OJK mengimbau kepada nasabah BPR Legian agar tetap tenang. Pasalnya dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

BISNIS

 





Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

40 menit lalu

Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hasil penggalangan dana oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sangat baik.


Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

56 menit lalu

Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

Bank Sultra segera merealisasikan aturan pemenuhan modal inti minimal Rp 3 Triliun bagi setiap perbankan sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

5 jam lalu

OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

OJK sedang melakukan pengawasan ketat terhadap financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) berbasis agri di TaniHub yakni TaniFund.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

3 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

3 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

5 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

5 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

8 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

9 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

10 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.