Tanggapi Anggapan Perang Harga, Gojek: Diskon, Strategi Marketing

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dalam acara Mitra Juara Gojek 2019 di Ecovention, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 11 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo dalam acara Mitra Juara Gojek 2019 di Ecovention, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 11 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen perusahaan penyedia aplikasi ojek, Gojek, memastikan diskon tarif yang diberlakukan perusahaan saat ini merupakan strategi marketing. Pernyataan tersebut menanggapi pandangan sejumlah pengamat transportasi yang menyebut iklim persaingan dua aplikator, Gojek dan Grab Indonesia, menuju kondisi tidak sehat.

    Baca juga: Grab dan Gojek Tanggapi Rencana Larangan Diskon Tarif Ojek Online

    "Kami percaya diskon itu kan bagian marketing strategi. Diskon itu sifatnya sementara," ujar Vice President Corporate Communication Michael Say saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Juni 2019.

    Menurut Michael Say, perusahaan telah menyadari bahwa perang harga berdalih diskon antar-perusahaan tidak baik untuk keberlangsungan industri. Maka itu, untuk menjamin keberlangsungan bisnis, manajemen perusahaan tidak bakal menerapkan diskon terus-terusan.

    Adapun perihal adanya peraturan diskon yang diwacanakan Kementerian Perhubungan, Michael Say enggan berkomentar. "Kami menunggu keputusan formal dari wacana pemerintah," ucapnya.

    Ekonom dari Universitas Indonesia, Harryadin Mahardika, sebelumnya menyoroti adanya indikasi perang promosi yang terjadi antara Gojek dan Grab Indonesia sebagai penyedia aplikasi ojek daring. Menurut dia, perang promosi tersebut saat ini sudah berada dalam kondisi lampu kuning.

    "Karena posisinya sudah tidak berimbang, dari sisi kemampuan finansial juga sudah tidak seimbang," ujar Harrryadin di Restoran Beautika, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2019, seraya menambahkan bahwa persaingan dua aplikator ojek online ditengarai berujung pada praktik monopoli bisnis.

    Baca berita Gojek lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.