Kemenkeu Berikan Paket Fiskal ke Semua Jenis Properti, Apa Saja?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 12 November 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1.200 unit Huntara bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyiapkan paket pelonggaran pajak untuk sektor properti. Insentif baru ini akan diberikan bagi seluruh kategori properti hunian, baik hunian atau rumah sederhana dan mewah sampai rumah korban bencana alam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, peraturan baru ini berguna untuk mendorong pertumbuhan sektor properti yang saat ini sedang mengalami pelemahan, karena saat ini hanya tumbuh sebesar 3,58 persen, padahal sebelumnya dikisaran 5,01 persen.

Baca : Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan II Diprediksi di 5,05-5,1 Persen

"Kita berharap dengan adanya insentif sektor properti, kita bisa tumbuh dengan lebih cepat lagi. pertumbuhan saat ini ada di angka 3,58 persen dan pada tahun lalu bisa tumbuh 5,01 persen," kata Suahasil di kantornya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2019.

Tentang pelonggaran pajak ini diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Suahasil dari paparannya, peraturan ini bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah dan membantu meringankan beban masyarakat korban bencana alam untuk memiliki rumah tinggal kembali.

Suahasil mengatakan, kebanyakan pengembang lebih berminat untuk membangun perumahan mewah karena margin keuntungannya lebih tinggi dibandingkan menjual rumah sederhana.

Sedangkan untuk kategori hunian mewah, insentif yang diberikan yakni peningkatan batas nilai hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM dari sebelumnya Rp 5 sampai 10 miliar menjadi sama rata Rp 30 miliar. Serta, penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5 persen menjadi 1 persen.

Selain itu, juga ada simplifikasi prosedur validasi PPh Penjualan Tanah atau Bangunan dari 15 hari menjadi hanya 3 hari. Itu semua diatur dalam PMK 86/2019 tentang perubahan atas PMK 35/2017 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca : Kemenkeu Hitung Risiko Fiskal dari Pemangkasan PPh Badan

Karena menurut Suahasil, peningkatan penjualan sektor properti memiliki efek berganda dan akan berdampak positif pada sektor pendukung lainnya yakni, perdagangan, semen, logam, transpostasi dan jasa keuangan. Dia maupun Kemenkeu berharap, dengan kebijakan insentif fiskal yang baru ini dapat menggenjot pertumbuhan sektor ekonomi kembali ke angka lima persen seperti tahun sebelumnya.






Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

2 hari lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

3 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

4 hari lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

6 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

6 hari lalu

Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat setidaknya ada 21 negara yang saat ini telah memberikan pinjaman ke Indonesia.


Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

6 hari lalu

Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

Laporan tren pasar properti sejalan dengan angka pertumbuhan positif ketiga provinsi dalam periode Januari-Mei 2022.


Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

8 hari lalu

Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

Kemenkeu belum melakukan pembahasan khusus mengenai wacana pemberian subsidi untuk konversi kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

8 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

8 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Jokowi Ditagih Utang Rp 62 Miliar oleh Warga Padang, Pemerintah Ajukan Banding

10 hari lalu

Jokowi Ditagih Utang Rp 62 Miliar oleh Warga Padang, Pemerintah Ajukan Banding

Pemerintah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Padang yang meminta Jokowi membayarkan utang ke warga Padangl