MTI: Undang-undang Transportasi Online Mendesak Dibuat

Presiden Jokowi (tengah) mengajak para pengemudi online berfoto selfie usai menghadiri Silatnas Keluarga Besar Pengemudi Online di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019. Di depan ribuan orang ini, Jokowi mengatakan bahwa dirinya kerap marah dan jengkel ketika ada yang meremehkan para pengemudi transportasi online. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPo.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI meminta pemerintah menyusun undang-undang khusus yang memayungi aturan tentang transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online. Sekretaris Jenderal MTI Harya S. Dillon mengatakan saat ini, undang-undang transportasi yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, terlalu luas mengatur soal angkutan umum.

Baca juga: Komnas Perempuan Catat 2 Kasus Pelecehan Seksual di Transportasi Online

"Undang-undang sebagai dasar hukum untuk menata angkutan dalam jaringan atau transportasi online sudah sangat mendesak," ujarnya dalam diskusi di Restoran Beautika, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2019.

Menurut Harya, angkutan berbasis online semestinya telah menjadi transportasi penghubung bagi angkutan massal seperti kereta rel listrik dan MRT. Namun, keberadaannya tak dapat diintegrasikan secara resmi karena tidak dipayungi undang-undang.

Selain itu, menurut Harya, undang-undang juga tidak cukup melindungi konsumen terhadap bisnis transportasi online bila terjadi kartel. Adapun saat ini, angkutan berbasis aplikasi hanya memiliki acuan peraturan yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018.

Dalam beleid tersebut, termaktub aturan tentang taksi online yang berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, ada pula aturan kewenangan penetapan tarif, pedoman pemberian promosi, dan sanksi administrasi yang tegas.

Selain taksi, Harya menyarankan pemerintah menimbang adanya undang-undang untuk ojek online. "Memang masih banyak kekurangan dalam angkutan roda, namun menutup mata tidak akan menyelesaikan masalah. Pemerintah harus membuat regulasi," ucapnya.

Baca berita Transportasi Online lainnya di Tempo.co






Promosikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Murah ke Driver Ojol, Kemenaker: Nyaman dan Tenang

1 jam lalu

Promosikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Murah ke Driver Ojol, Kemenaker: Nyaman dan Tenang

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para pekerja baik penerima upah atau bukan penerima upah (BPU) untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.


Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum

8 jam lalu

Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum

Pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 itu dilakukan untuk memasukkan ojek online alias ojol masuk menjadi kategori angkutan umum.


inDriver Fasilitasi Driver Ojol Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Benefit No Limit hingga Beasiswa Anak

15 jam lalu

inDriver Fasilitasi Driver Ojol Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Benefit No Limit hingga Beasiswa Anak

Aplikasi ojek online atau ojol inDriver bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pengemudi ojol bergabung dalam program jaminan sosial.


inDriver Teken Perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan, Fasilitasi Jaminan untuk Driver Ojol

17 jam lalu

inDriver Teken Perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan, Fasilitasi Jaminan untuk Driver Ojol

Driver bisa mendaftar jaminan kapan saja dan di mana saja melalui formulir khusus yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan inDriver.


Polsek Tambora Selidiki Aksi Penembakan oleh Pria Berjaket Ojol

1 hari lalu

Polsek Tambora Selidiki Aksi Penembakan oleh Pria Berjaket Ojol

Polsek Tambora menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan seorang pria memakai jaket ojek online kepada warga di kawasan Tanah Sereal, Jakarta Barat


Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

3 hari lalu

Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

SPAI akan bersurat ke Presiden karena laporan dugaan pelanggaran aplikator.


Karena Masalah Hak Cipta, GoTo dan Nadiem Makarim Digugat Rp 41,9 T

3 hari lalu

Karena Masalah Hak Cipta, GoTo dan Nadiem Makarim Digugat Rp 41,9 T

Pemilik ojek online Bintaro Hasan Azhari kembali menggugat PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Nadiem.


Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

7 hari lalu

Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

Salam setiap pemesanan atau order, aplikator memotong biaya kepada pengemudi ojol sekitar 20 hingga hampir 40 persen.


Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

8 hari lalu

Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

Kemenhub mengatakan belum menerima laporan dari perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif.


Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

9 hari lalu

Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

Jika laporan soal keluhan para pengemudi ojol itu masuk, Kemenhub akan segera meneruskannya ke Kominfo.