PUPR Minta Kejaksaan Kawal Anggaran Penanganan Banjir Sultra

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) menyerahkan bantuan untuk korban banjir saat kunjungan kerja peninjauan banjir di Posko 2 pengungsian, SMA Negeri 2 Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019. Komisi V DPR dan Kementerian PUPR mengidentifikasi jalan, jembatan, infrastruktur jalan dan hal strategis lainnya yang rusak akibat banjir di Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) menyerahkan bantuan untuk korban banjir saat kunjungan kerja peninjauan banjir di Posko 2 pengungsian, SMA Negeri 2 Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019. Komisi V DPR dan Kementerian PUPR mengidentifikasi jalan, jembatan, infrastruktur jalan dan hal strategis lainnya yang rusak akibat banjir di Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Kendari - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengawal penggunaan dana penanganan bencana terutama banjir di Sulawesi Tenggara. Permintaan itu disampaikan Basuki dalam gelaran rapat bersama dengan jajaran pemerintah daerah dan Komisi 5 DPR.

    Baca juga: Tanggap Darurat Banjir Konawe Utara Diperpanjang Sampai 30 Juni

    "Kami harap tim dari Kejaksaan, dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) menjadi sarana koordinasi yang efektif terkait anggaran penanganan bencana banjir," kata Basuki saat rapat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019.

    Adapun hadir dalam rapat itu, sejumlah pejabat daerah Sulawesi Tenggara di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, dan Bupati Konawe Utara Ruksamin. Selain itu, hadir Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dian Fris Nalle.

    Basuki mengatakan koordinasi bersama dengan tim TP4D Kejaksaan penting dilakukan karena balai-balai yang menjadi perwakilan Kementerian PUPR di daerah dan bertanggung jawab mengelola infrastruktur masih membutuhkan pendampingan. Ada tiga balai yang bakal memonitor dan melaksanakan penanganan bencana di Sulawesi Tenggara.

    Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) sudah solid dalam mengawal seluruh proses kegiatan penanganan bencana. "Kami satu pandangan menyikapi setiap permasalahan termasuk perencanaan program pembangunan daerah," kata Basuki.

    Adapun dalam paparan presentasi Ali Mazi disebutkan bahwa biaya penanganan pascabencana alam dan sosial jika ditotal nilainya mencapai Rp 704,15 miliar. Jumlah ini dibagi dalam dua pos yakni pos anggaran untuk penanganan bencana alam yang mencapai Rp 693,40 miliar dan pos penanganan bencana sosial mencapai Rp 10,74 miliar.

    Selain itu, Ali Mazi dalam paparannya menyebutkan total kerugian ekonomi akibat terjadinya banjir di Konawe mencapai Rp 226,58 miliar. Kerugian ini terjadi di sektor ekonomi di bidang pertanian dan peternakan terutama di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    "Totalnya capai Rp 226,58 miliar pada sektor pertanian dan peternakan," kata Ali Mazi dalam paparannya saat rapat bersama di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis.

    Dalam paparan Ali, dampak ekonomi terbesar banjir berada di sektor pertanian khususnya padi senilai Rp 167,69 miliar dan kedua berasal dari ladang jagung sebanyak Rp 49,12 miliar. Sedangkan dari peternakan paling besar dari peternakan sapi senilai Rp 5,95 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.