PUPR Minta Kejaksaan Kawal Anggaran Penanganan Banjir Sultra

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) menyerahkan bantuan untuk korban banjir saat kunjungan kerja peninjauan banjir di Posko 2 pengungsian, SMA Negeri 2 Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019. Komisi V DPR dan Kementerian PUPR mengidentifikasi jalan, jembatan, infrastruktur jalan dan hal strategis lainnya yang rusak akibat banjir di Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Kendari - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengawal penggunaan dana penanganan bencana terutama banjir di Sulawesi Tenggara. Permintaan itu disampaikan Basuki dalam gelaran rapat bersama dengan jajaran pemerintah daerah dan Komisi 5 DPR.

Baca juga: Tanggap Darurat Banjir Konawe Utara Diperpanjang Sampai 30 Juni

"Kami harap tim dari Kejaksaan, dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) menjadi sarana koordinasi yang efektif terkait anggaran penanganan bencana banjir," kata Basuki saat rapat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019.

Adapun hadir dalam rapat itu, sejumlah pejabat daerah Sulawesi Tenggara di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, dan Bupati Konawe Utara Ruksamin. Selain itu, hadir Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dian Fris Nalle.

Basuki mengatakan koordinasi bersama dengan tim TP4D Kejaksaan penting dilakukan karena balai-balai yang menjadi perwakilan Kementerian PUPR di daerah dan bertanggung jawab mengelola infrastruktur masih membutuhkan pendampingan. Ada tiga balai yang bakal memonitor dan melaksanakan penanganan bencana di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) sudah solid dalam mengawal seluruh proses kegiatan penanganan bencana. "Kami satu pandangan menyikapi setiap permasalahan termasuk perencanaan program pembangunan daerah," kata Basuki.

Adapun dalam paparan presentasi Ali Mazi disebutkan bahwa biaya penanganan pascabencana alam dan sosial jika ditotal nilainya mencapai Rp 704,15 miliar. Jumlah ini dibagi dalam dua pos yakni pos anggaran untuk penanganan bencana alam yang mencapai Rp 693,40 miliar dan pos penanganan bencana sosial mencapai Rp 10,74 miliar.

Selain itu, Ali Mazi dalam paparannya menyebutkan total kerugian ekonomi akibat terjadinya banjir di Konawe mencapai Rp 226,58 miliar. Kerugian ini terjadi di sektor ekonomi di bidang pertanian dan peternakan terutama di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Totalnya capai Rp 226,58 miliar pada sektor pertanian dan peternakan," kata Ali Mazi dalam paparannya saat rapat bersama di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis.

Dalam paparan Ali, dampak ekonomi terbesar banjir berada di sektor pertanian khususnya padi senilai Rp 167,69 miliar dan kedua berasal dari ladang jagung sebanyak Rp 49,12 miliar. Sedangkan dari peternakan paling besar dari peternakan sapi senilai Rp 5,95 miliar.






BPBD Kabupaten Bogor Tetapkan Status Siaga Bencana Hingga Akhir Tahun

11 jam lalu

BPBD Kabupaten Bogor Tetapkan Status Siaga Bencana Hingga Akhir Tahun

Hingga Agustus 2022, BPBD Kabupaten Bogor mencatat 524 bencana di wilayahnya.


Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

14 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini capaian pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang baru 60 persen.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

19 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

19 jam lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.


Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

1 hari lalu

Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

Menteri PUPR mengatakan pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai pada awal 2024.


Kontruksi Seksi 2 Jalan Tol Semarang - Demak 92,73 Persen, PUPR Targetkan Akhir Tahun Kelar

1 hari lalu

Kontruksi Seksi 2 Jalan Tol Semarang - Demak 92,73 Persen, PUPR Targetkan Akhir Tahun Kelar

PUPR mengungkapkan progres pembangunan Seksi 2 Tol Semarang-Demak mencapai 92,73 persen.


Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

1 hari lalu

Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

PUPR menargetkan bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat selesai pada 2023 mendatang.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

1 hari lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

2 hari lalu

Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memperbaiki sejumlah infrastruktur pengendali banjir untuk mitigasi bencana alam.


Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

2 hari lalu

Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

PT Hutama Karya (Persero) telah mendapatkan kontrak hingga Rp5 triliun dari sejumlah kontrak proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.