Agar Tiket Pesawat Turun, Pertamina Diminta Tekan Harga Avtur

Petugas melakukan pengisian avtur ke sebuah pesawat udara di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 26 Januari 2016. Pascapenurunan harga avtur oleh Pertamina, konsumsi avtur mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tetap meminta kepada PT Pertamina (Persero) agar menekan harga avtur meskipun saat ini harganya diklaim paling murah, demi menurunkan harga tiket pesawat.

Baca: AirAsia Minta Tarif Batas Bawah Tiket Pesawat Dihapus Saja

Permintaan penurunan harga avtur kepada BUMN bidang energi itu, sebagai bentuk komitmen stakeholder terkait dunia penerbangan, untuk bersama berbagi beban dengan menurunkan biaya yang terkait operasi penerbangan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, salah satu komponen yang berkontribusi cukup besar bagi maskapai dalam pembentukan harga tiket penerbangan adalah avtur yakni sekitar 30 persen. Dari data yang disampaikan, tarif avtur Pertamina di Soekarno-Hata maupun di beberapa bandara lain, itu diklaim jauh lebih murah dibandingkan dengan di luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, Manila, Kuala Lumpur.

"Namun, kita tetap minta coba dikaji untuk diturunkan, sanggup berapa persen," ujar Susiwijono, Kamis, 20 Juni 2019.

Susiwijono menegaskan bahwa selama ini formula perhitungan harga avtur Pertamina adalah Mean of Platts Singapore (MOPS) dan nilai kurs, yang fluktuatif. "Selama ini mereka hitungnya dari harga MOPS dan nilai kurs, kan itu fluktuatif. Lalu kita putuskan bagaimana kalau agak dikurangi marginnya, selisihnya dengan MOPS. Jadi, kita tetap minta penurunan," ujarnya.

Terkait seberapa besar penurunan yang bisa diberikan oleh Pertamina, kepastiannya baru akan diperoleh selama sepekan ke depan, yang akan dilaporkan BUMN itu kepada Kemenko Perekonomian. "Nah berapa persennya, pekban depan mereka akan datang lagi ke kita, untuk menyerahkan itu," ujar Susiwijono.

Sebelumnya Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah bakal mengeluarkan tiga kebijakan lanjutan pasca-penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan No. 106/2019 tentang penurunan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat. Pasalnya, dari hasil evaluasi berkala, ternyata kebijakan penurunan TBA sebesar 12 persen - 16 persen dinilai belum mampu memenuhi keinginan masyarakat akan hadirnya tiket pesawat yang terjangkau.

Adapun dari ketiga kebijakan itu yakni pertama, penurunan harga tiket pesawat low cost carrier (LCC) domestik untuk jadwal penerbangan tertentu. 

Kedua, untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan udara, seluruh pihak yang terkait seperti maskapai udara, pengelola bandara, dan penyedia bahan bakar penerbangan, telah bersama-sama berkomitmen untuk menurunkan biaya yang terkait dengan operasional penerbangan.

Ketiga, untuk membantu efisiensi biaya di maskapai, pemerintah menyiapkan kebijakan pemberian insentif fiskal atas kegiatan jasa yang dilakukan maskapai penerbangan.

Baca: Ditanya Komponen Harga Tiket Pesawat, Garuda: Tanyakan Bu Dirjen

Adapun insentif fiskal pertama bagi maskapai yang menurunkan harga tiket pesawat terkait dengan biaya persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara. Insentif fiskal kedua, untuk jasa persewaan pesawat udara dari luar daerah pabean. Insentif fiskal terakhir adalah untuk impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

BISNIS






Pakar Ungkap Penyebab Pertamax Lebih Irit dari Pertalite

2 hari lalu

Pakar Ungkap Penyebab Pertamax Lebih Irit dari Pertalite

Perbincangan soal Pertalite lebih boros ketimbang Pertamax ramai di media sosial. Sejumlah pakar menyoroti isu ini.


Isu Pertalite Lebih Boros daripada Pertamax, Pakar ITB Minta Pertamina Cek ke Lapangan

2 hari lalu

Isu Pertalite Lebih Boros daripada Pertamax, Pakar ITB Minta Pertamina Cek ke Lapangan

Pertamina mengklaim kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak berubah.


Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

4 hari lalu

Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengusulkan agar PMN kepada 8 BUMN diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara.


Pembelian Pertalite Dibatasi 120 Liter per Hari, Bagaimana dengan Solar Subsidi?

4 hari lalu

Pembelian Pertalite Dibatasi 120 Liter per Hari, Bagaimana dengan Solar Subsidi?

Pembatasan Solar subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020.


Pertamina Uji Coba Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Mobil Pribadi 120 Liter per Hari

4 hari lalu

Pertamina Uji Coba Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Mobil Pribadi 120 Liter per Hari

Pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat atau mobil pribadi dibatasi maksimal 120 liter per harinya.


Pertamina Bantah Pertalite Cepat Menguap dan Boros

4 hari lalu

Pertamina Bantah Pertalite Cepat Menguap dan Boros

Menurut Pertamina, hasil uji RVP dari Pertalite yang disalurkan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina masih dalam batasan yang diizinkan.


Terkini Bisnis: Kata Pertamina Soal Viral Pertalite Menguap, Kisah Karyawan Shopee

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Kata Pertamina Soal Viral Pertalite Menguap, Kisah Karyawan Shopee

Masyarakat di media sosial menganggap sejak harga pertalite naik, BBM itu makin boros atau cepat habis di kendaraan karena lebih mudah menguap.


Pertamina Bantah Spesifikasi Pertalite Berubah Seusai Harga Naik: Tak Cepat Menguap

5 hari lalu

Pertamina Bantah Spesifikasi Pertalite Berubah Seusai Harga Naik: Tak Cepat Menguap

Masyarakat di media sosial menganggap sejak harga pertalite naik, BBM itu makin boros atau cepat habis di kendaraan karena lebih mudah menguap.


Pertalite Lebih Boros Pasca-naik Harga? Dosen ITB Ungkap Masalahnya

6 hari lalu

Pertalite Lebih Boros Pasca-naik Harga? Dosen ITB Ungkap Masalahnya

Belakangan ini beredar di media sosial pengakuan beberapa pengguna kendaraan bermotor yang mengisi BBM jenis Pertalite produksi Pertamina.


Menteri Bahlil Klaim INA Bersedia Terjun di Blok Masela

6 hari lalu

Menteri Bahlil Klaim INA Bersedia Terjun di Blok Masela

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia Investment Authority atau INA sedang mencari partner untuk terjun di Blok Masela.