Petani Sawit Keberatan Pungutan Ekspor CPO

Reporter

Editor

Rahma Tri

Seorang petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, yang merupakan zona intin Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, Riau, 19 Mei 2019. (Antara/HO - BBKSDA Riau)

TEMPO.CO, Jakarta - Para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia memprotes pemberlakuan pungutan ekspor CPO. Aksi protes itu dilakukan dengan menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis 20 Juni 2019.

Baca: Luhut Ancam Gugat Eropa ke Pengadilan Jika Negosiasi Sawit Buntu

Ketua umum asosiasi, Andri Gunawan, mengatakan bahwa mereka mendesak pemerintah tetap membebaskan pungutan ekspor CPO. "Jika diberlakukan kembali pungutan ekspor CPO, akan berimbas pada jatuhnya harga tandan buah segar buah sawit milik petani kelapa sawit,” katanya di Jakarta, Kamis. 

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 81/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan, pungutan ekspor CPO bisa dikenakan jika harga menyentuh US$ 570/ton.

Harga referensi tersebut termasuk dalam rentang yang bisa dikenakan pungutan ekspor. Akan tetapi, untuk saat ini Komite Pengarah BPDPKS memutuskan untuk tidak mengenakan pungutan ekspor sampai muncul ketentuan baru.

“Dalam 3 bulan ini petani sawit baru menikmati peningkatan harga TBS, setelah sejak Mei 2016 diadakan pungutan ekspor CPO. Harga tandan buah segar sawit anjlok hingga mencapai harga yang sangat merugikan dan menyebabkan kemiskinan pada petani sawit , serta terbengkalainya kebun kebun sawit petani akibat tidak terawat, dan tetani tak sanggup beli pupuk,” Andri menerangkan.

Dia melanjutkan, selama 3 tahun ini hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh BPDKS hanya dinikmati oleh para konglomerat pemilik industri biodiesel yang mendapatkan dana yang dihimpun dari pungutan ekspor CPO, sebagai dana untuk mensubsidi Industri biodiesel mereka.
 

“Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani, itupun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program penanaman kembali dari BPDKS,” kata Andri.

Karena itu, menurut dia, jika pungutan ekspor sawit diberlakukan lagi, pasti akan menyebabkan jatuhnya harga CPO dari Indonesia dan akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani Pungutan ekpor CPO oleh pemerintah Malaysia. “Karena itu kami dengan tegas meminta kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menerapkan pungutan ekspor,” tutur Andri.

BISNIS

 





Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

10 jam lalu

Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

Luhut mengatakan laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan.


Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

10 jam lalu

Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas cangkang kernel kelapa sawit.


Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

15 jam lalu

Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

Kalangan pengusaha tengah mempersiapkan perusahaan-perusahaannya menghadapi dampak resesi ekonomi global.


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

15 jam lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.


Resesi Global Kian Dekat, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

1 hari lalu

Resesi Global Kian Dekat, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Ekonom senior Center Of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan masih ada kemungkinan Indonesia terkena dampak dari resesi global.


Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

1 hari lalu

Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

Tekanan resesi diprediksi tak hanya berimbas terhadap lalu-lintas impor, tapi juga produktivitas perekonomian.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef Beberkan Sektor yang Akan Paling Terpukul

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Indef Beberkan Sektor yang Akan Paling Terpukul

Indef memperkirakan jika ancaman resesi global tahun 2023 sektor industri yang akan luar biasa tertekan adalah yang bahan bakunya dari luar negeri.


Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

1 hari lalu

Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

Ma'ruf Amin melaporkan sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 26 September 2022.


Ancaman Resesi Global 2023, Ekonom: Perekonomian Indonesia Masih Cukup Sehat

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Ekonom: Perekonomian Indonesia Masih Cukup Sehat

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Kadin Minta Hilirisasi Timah Dilakukan Secara Bertahap

5 hari lalu

Kadin Minta Hilirisasi Timah Dilakukan Secara Bertahap

Presiden Jokowi berencana menghentikan ekspor timah untuk mengembangkan industri hilir timah di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah.