Kemenkeu Hitung Risiko Fiskal dari Pemangkasan PPh Badan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu sedang menghitung risiko fiskal dari rencana pemangkasan Pajak Penghasilan atau PPh badan. Hal itu merespons rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memiliki niat menurunkan PPh badan dari 25 persen menjadi 20 persen.

    BACA: Pajak Penghasilan Badan Turun, Bos Lippo: Bagus Sekali

    "Itu yang kami exercise. Kan tergantung perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti apa. Seberapa cepat mau dilakukan," kata Suahasil di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.

    Dia berharap penurunan PPh Badan menjadi 20 persen itu bisa terealisasi. Karena itu, Kemenkeu terus melakukan perhitungan terhadap penerimaan negara, termasuk fiskal secara keseluruhan.

    "Itu kita perlu kita padankan, bukan hanya unjuk hanya untuk satu tahun tertentu, tapi juga untuk dalam multi year ke depan. Nanti kami sampaikan, sebagai suatu perhitungan. Tapi, untuk arah kebijakan, itu sudah disampaikan," kata Suahasil.

    BACA: Aturan Turunan PP Insentif Super Deductible Tax Disiapkan

    Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta para menterinya supaya lebih banyak memberikan fasilitas yang tidak hanya sekadar instrumen. Yang diutamakan, adalah program bisa berjalan di lapangan.

    Hal ini, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan dengan semakin menggencarkan penerbitan kebijakan insentif fiskal, seperti tax holiday dan tax allowance. Bahkan, ia menyebut pemerintah telah berencana mengubah Undang-Undang PPh Badan, agar tarifnya lebih rendah.

    "Itu sekarang sedang di-exercise seberapa cepat dan itu sudah betul-betul harus dihitung rate-nya turun ke 20 persen. Itu seberapa cepat dan seberapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya," ujar Sri Mulyani di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

    Sebelum rapat terbatas, Jokowi memang nampak cukup gusar dengan belum berjalannya sejumlah program ekonomi para menterinya. Jokowi memang kerap menyinggung nilai investasi dan ekspor Indonesia yang kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

    Baca berita tentang Pph lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.