Sofyan Djalil: Tanah di Gresik Tersertifikat Semua pada 2024

Reporter

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil pada Pembukaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), di Hotel Mercure TB. Simatupang, Rabu 22 Mei 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Djalil menargetkan seluruh tanah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tersertifikat tahun 2024, khususnya tanah milik warga miskin melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

BACA: BPN Upayakan Ibu Kota Baru Dibangun di 300 Ribu Ha Tanah Negara

"InsyaAllah di Gresik tahun 2024 sudah bisa terselesaikan semua," kata Sofyan di acara penyerahan sertifikat tanah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2019.

Ia mengatakan, saat ini jumlah tanah di Gresik yang belum memiliki sertifikat sekitar 400 ribu bidang, dan tahun ini tercatat sudah sebanyak 54 ribu tanah yang sudah ada sertifikatnya.

BACA: Keluarga Korban Ethiopian Airlines Dikirimi Tanah, Kenapa?

Untuk tahun depan, kata dia, target penyelesaian sertifikat tanah mencapai 110 ribu bidang, dilanjutkan pada tahun 2021 target sebanyak 150 ribu bidang. "Dengan dukungannya bupati dapat mempermudah kinerja BPN, sehingga empat tahun lagi sudah bisa terselesaikan," katanya.

Sofyan yang didampingi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan penyelesaian sertifikasi tanah di seluruh Indonesia tersebut adalah instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Diharapkan, dengan adanya program sertifikasi ini tidak ada lagi kasus sengketa tanah. "Selain itu ketika sertifikatnya sudah jadi, maka bisa dijadikan agunan," katanya.






Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

9 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Isyarat Menjelang Resesi Ekonomi

13 jam lalu

Isyarat Menjelang Resesi Ekonomi

Alarm peringatan dini resesi ekonomi telah berbunyi dengan melemahnya permintaan ekspor tekstil, dan furnitur di pasar Amerika Serikat dan Eropa.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

23 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

3 hari lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

3 hari lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

7 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

7 hari lalu

5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Diperkirakan, kendaraan dinas seluruh pemerintahan, dari pusat hingga daerah, membutuhkan sekitar 132 ribu unit mobil listrik.


Kata Astra Honda Soal Motor Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

11 hari lalu

Kata Astra Honda Soal Motor Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

PT Astra Honda Motor masih akan mempelajari mengenai strategi kendaraan listrik di Indonesia.