BPK: KPU dan KPK Tidak Dapat Opini WTP

Ketua KPU, Arief Budiman (kiri) bersama Komisioner KPU saat menyerahkan bukti dan jawaban gugatan Pemilu 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. KPU menyerahkan dokumen Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres sebanyak 272 kontainer box. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -  Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas 14 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL Tahun 2018 yang berada di bawah wewenang pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara 1. Dari 14 LKKL, dua lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

BACA: Menjelang Sidang MK, KPU Masih Pertimbangkan untuk Hadirkan Saksi

"Kalau KPK persediaan, kalau KPU saya lupa. Karena memang KPK selama ini (bermasalah) persediaan barang rampasannya," kata Anggota I Badan Pemeriksan Keuangan, Agung Firman Sampurna di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.

Menurut dia, perhatian akuntabilitas KPK luput pada bagian barang rampasan iti. "Namun itu bukan kesengajaan, saya paham. Tapi tetap saja ini bagian yang penting dalam pemeriksaan kita, mempengaruhi opini," ujarnya.

BACA: Mantan Bendahara KPU Kota Bogor Jadi Tersangka Korupsi

Sedangkan, terdapat satu opini disclamer yang diberikan BPK, yaitu terhadap laporan keuangan Badan Keamanan Laut. Menurut Agung hal itu terjadi karena terdapat pembatasan lingkup dalam belanja modal.

"Pembatasan lingkup itu terjadi karena sebagaian dari dokumen-dokumen disita oleh penyidik untuk keperluan penegakan hukum. Sudah barang tentu itu merupakan wewenang dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dokumen tersebut untuk barang bukti. Dan tidak salah juga kalau kemudian kami tidak bisa minta," kata Agung.

Menurut Agung, BPK sudah mencari beberapa prosedur alternatif, namun tetap tidak bisa, karena ada pembatasan lingkup. Dia mengatakan opini disclaimer diberikan karena ada pembatasan lingkup, sehingga pemeriksaan tidak bisa dapat melakukan proses pengujian. "Dan angkanya material, signifikan, maka diberikan disclaimer. Kami tidak bisa memberikan pendapat, karena ada pembatasan," ujarnya.

Adapun dari 14 lembaga itu yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Negara, Lemhannas, Wantannas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, BNN, Basamas, Bawaslu, dan BMKG.

Baca berita tentang KPU lainnya di Tempo.co.






KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

1 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

5 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

8 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

10 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

10 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

11 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

12 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

12 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.