Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tambang Diduga Penyebab Banjir di Konawe, DPR: Cek Lagi Izinnya

image-gnews
Rumah-rumah warga di wilayah Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara masih terendam air usai bencana banjir pada Kamis 20 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Rumah-rumah warga di wilayah Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara masih terendam air usai bencana banjir pada Kamis 20 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Infrastruktur Ridwan Bae menyinggung mengenai keberadaan tambang yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ia menyinggung tambang-tambang itu sebagai salah satu hal yang menjadi penyebab banjir di Konawe.

BACA: Akan Ada PKH bagi Korban Banjir di Konawe Utara yang Jatuh Miskin

"Apapun alasannya di sini ada tambang bahwa benar atau tidak tambang itu mempengaruhi banjir, kami tidak tahu, tapi perlu didalami. Kami ada harapan bahwa mungkin pemerintah provinsi bisa buat tim khusus untuk menangani persoalan ini," kata Ridwan usai meninjau Bendung Wawotobi, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar ini bersama dengan sejumlah anggota Komisi V DPR dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau beberapa infrastuktur jalan dan bendungan yang terdampak banjir di Konawe. Turut hadir Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang ikut mendampingi saat peninjauan langsung.

BACA: Banjir Bandang di Cina, 61 Tewas dan 356 Ribu Warga Dievakuasi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari, anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara ini meminta kepada pemerintah provinsi untuk ikut mengecek kembali izin-izin tambang yang diberikan. Dalam kesempatan itu, Ridwan juga meminta berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan dan Kehutanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ikut turun langsung mencegah terjadinya banjir.

Ridwan juga meminta kepada PUPR untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur baik jalan bendungan maupun bendung yang rusak. "Sehingga infratsruktur itu bisa segera terselesaikan dengan baik dan masyarakat juga bisa dengan aman," kata Ridwan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan dirinya berkomitmen untuk mengatasi dan mencari solusi atas banjir yang terjadi di Konawe. Dia berencana untuk membentuk tim bersama yang terdiri dari para ahli, akademisi, birokrat hingga konsultan untuk mencari solusi dan mencegah banjir kembali terjadi.

"Kami bentuk tim dan akan kami turunkan semua, akan kami survei. Selain itu, terkait izin-izin kami akan kami kaji lagi," kata Ali kepada awak media saat ditemui di lokasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

6 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Ratusan Rumah di Luwu Sulawesi Selatan Terendam Banjir setelah Hujan 10 Jam

7 jam lalu

Ilustrasi Banjir/TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ratusan Rumah di Luwu Sulawesi Selatan Terendam Banjir setelah Hujan 10 Jam

Kendati mulai surut, BNPB mengantisipai banjir susulan.


BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu

9 jam lalu

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan sebaran dan dampak banjir Kalimantan dalam Disaster Briefing daring di Jakarta, Senin 12 September 2022. (Antara/Devi Nindy)
BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu

BNPB menyatakan, hujan lebat selama 10 jam menyebabkan banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

12 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

13 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

23 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.