Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tambang Diduga Penyebab Banjir di Konawe, DPR: Cek Lagi Izinnya

image-gnews
Rumah-rumah warga di wilayah Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara masih terendam air usai bencana banjir pada Kamis 20 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Rumah-rumah warga di wilayah Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara masih terendam air usai bencana banjir pada Kamis 20 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Infrastruktur Ridwan Bae menyinggung mengenai keberadaan tambang yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ia menyinggung tambang-tambang itu sebagai salah satu hal yang menjadi penyebab banjir di Konawe.

BACA: Akan Ada PKH bagi Korban Banjir di Konawe Utara yang Jatuh Miskin

"Apapun alasannya di sini ada tambang bahwa benar atau tidak tambang itu mempengaruhi banjir, kami tidak tahu, tapi perlu didalami. Kami ada harapan bahwa mungkin pemerintah provinsi bisa buat tim khusus untuk menangani persoalan ini," kata Ridwan usai meninjau Bendung Wawotobi, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar ini bersama dengan sejumlah anggota Komisi V DPR dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau beberapa infrastuktur jalan dan bendungan yang terdampak banjir di Konawe. Turut hadir Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang ikut mendampingi saat peninjauan langsung.

BACA: Banjir Bandang di Cina, 61 Tewas dan 356 Ribu Warga Dievakuasi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari, anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara ini meminta kepada pemerintah provinsi untuk ikut mengecek kembali izin-izin tambang yang diberikan. Dalam kesempatan itu, Ridwan juga meminta berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan dan Kehutanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ikut turun langsung mencegah terjadinya banjir.

Ridwan juga meminta kepada PUPR untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur baik jalan bendungan maupun bendung yang rusak. "Sehingga infratsruktur itu bisa segera terselesaikan dengan baik dan masyarakat juga bisa dengan aman," kata Ridwan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan dirinya berkomitmen untuk mengatasi dan mencari solusi atas banjir yang terjadi di Konawe. Dia berencana untuk membentuk tim bersama yang terdiri dari para ahli, akademisi, birokrat hingga konsultan untuk mencari solusi dan mencegah banjir kembali terjadi.

"Kami bentuk tim dan akan kami turunkan semua, akan kami survei. Selain itu, terkait izin-izin kami akan kami kaji lagi," kata Ali kepada awak media saat ditemui di lokasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

7 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


BNPB: Banjir Tiga dari Lima Kecamatan di Musi Rawas Utara Surut

14 jam lalu

Upaya evakuasi dan penyelamatan korban banjir di Musirawas Utara, Sumatra Selatan. Foto Dokumentasi Basarnas Palembang
BNPB: Banjir Tiga dari Lima Kecamatan di Musi Rawas Utara Surut

Sebelumnya banjir merendam lima daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara sejak 16 April lalu.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

17 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


Data Terbaru Banjir Musi Rawas: 51 Ribu Warga Terdampak dan 292 Hunian Rusak Berat

1 hari lalu

Basarnas cari korban tenggelam banjir bandang Muratara, Musi, Sumatera Selatan. (ANTARA/ HO- Basarnas Palembang)
Data Terbaru Banjir Musi Rawas: 51 Ribu Warga Terdampak dan 292 Hunian Rusak Berat

Banjir di Musi Rawas Utara merusak hunian dan berbagai fasilitas di lima kecamatan. BNPB mendata ada 51 ribu warga lokal terdampak.


Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

1 hari lalu

Upaya evakuasi dan penyelamatan korban banjir di Musirawas Utara, Sumatra Selatan. Foto Dokumentasi Basarnas Palembang
Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.


Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

2 hari lalu

Momen saat kereta melewati kucuran air akibat banjir di stasiun kereta bawah tanah di New York, AS, 1 September 2021. Banjir langsung melumpuhkan stasiun jaringan kereta bawah tanah karena air mengalir masuk hingga membanjiri stasiun. Twitter
Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.