Soal Laporan Garuda, BPK Akan Koordinasi dengan OJK dan Kemenkeu

Editor

Rahma Tri

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota I Badan Pemeriksan Keuangan, Agung Firman Sampurna menyatakan bahwa BPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dia juga mengatakan BPK sudah menyiapkan pernyataan untuk kementerian dan lembaga itu.

Baca juga: Kemenkeu Duga Audit Lapkeu Garuda Tak Penuhi Standar Akuntansi

"Jawabannya yang ke Kementerian Keuangan, OJK dan sebagainya sudah ada," kata Agung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.

Dia mengatakan Kemenkeu dan OJK dapat memberikan sanksi terhadap auditor dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sesuai ketentuan perundang-undangan. "Namun saya bukan dalam posisi untuk menyampaikannya (soal sanksi). (Kalau) konsekuensi sudah barang tentu," ujar Agung.

Adapun Agung mengatakan BPK menemukan sejumlah masalah dalam hasil audit laporan keuangan Garuda. "Secara umum memang kami melihat ada dugaan kuat terjadi financial engineering, rekayasa keuangan," kata dia.

Menurut dia, salah satu masalah itu adalah soal pengakuan piutang Garuda. "Itu salah satunya. Tapi intinya banyak temuan, temuannya itu banyak. Temuan maupun rekomendasinya banyak," ujarnya.

Menurut Agung, temuan itu diketahui setelah BPK melakukan sidang badan kemarin. Dalam sidang itu auditor BPK menyampaikan hasil review terhadap kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan Garuda Indonesia.

Namun dia enggan membeberkan temuan-temuan yang banyak itu. Menurut dia, detail akan disampaikan dalam waktu dekat oleh Koordinator Auditor Utama Keuangan Negara 7 BPK.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menduga proses audit keuangan Garuda Indonesia. belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. "Tapi tidak bisa serta merta kami putuskan sanksinya," kata Hadiyanto di kantornya, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019 silam.

Menurut Hadiyanto, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebab, Garuda merupakan perusahaan terbuka yang tercatat sahamnya di pasar modal.

Hadiyanto menjelaskan, OJK punya assesment untuk kemudian menjatuhkan sanksi






Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

2 jam lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

2 jam lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

2 jam lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

2 jam lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

4 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

5 jam lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

5 jam lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

8 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

11 jam lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Kemenkeu Kaji Pengenaan Cukai Minuman Boba dkk untuk Cegah Obesitas

15 jam lalu

Kemenkeu Kaji Pengenaan Cukai Minuman Boba dkk untuk Cegah Obesitas

Kemenkeu menghadapi berbagai tantangan untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis. Salah satunya soal pemulihan ekonomi.