Kemenhub Usul Biaya Izin Taksi Online Diturunkan Jadi Rp 1,5 Juta

Reporter

Ribuan pengemudi ojek dan taksi online dari Gojek, Grab, dan Bluebird berkumpul dalam acara Silaturrahmi Nasional bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya mengusulkan biaya pengurusan izin angkutan sewa khusus bagi taksi online diturunkan dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,5 juta untuk wilayah Jabodetabek. Usulan tersebut bakal disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk kemudian dibahas bersama-sama.

Baca juga: Aturan Taksi Online Mulai Diberlakukan, Masih Ada Toleransi

"Tapi kita sudah usulkan untuk melakukan revisi terhadap PP itu. Kalau tiap perusahaan 5 tahun sekali harus memperpanjang. Itu Rp 5 juta memang, nanti untuk UMKM kita lebih rendahkan. Jadi kita sedang revisi itu jadi Rp 1,5 juta," kata Ahmad Yani, di Kantor Staf Presiden, 19 Juni 2019.

Untuk revisi aturan tersebut, Ahmad Yani mengungkapkan saat ini sudah disampaikan Biro Keuangan baru  kemudian  ke Kementerian Keuangan. "Pasti dibahas lagi. Namanya PP kan pembahasannya," kata dia.

Menurut Ahmad Yani, sebenarnya, dalam pengajuan izin kendaraan angkutan sewa khusus tidak perlu menggunakan rekomendasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 tahun 2018. Namun hal ini masih tersandung dengan aturan Online Single Submission (OSS). "Maka OSS harus kita perbaiki dan minggu ini akan sinkronisasi dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
Sebelumnya, besaran Rp 5 juta karena untuk pembuatan izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dikeluhkan terlalu mahal untuk para pengemudi taksi online.

Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen Ferary Wilmar mengatakan biaya izin taksi online Rp 5 juta terlalu mahal. "Kami dari Asosiasi Driver Online juga dari organisasi yang lain keberatan terkait dengan PNBP untuk UMKM di Jabodetabek, karena dalam PP 15 belum mengatur," kata Christiansen, seusai rapat di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.






Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

5 jam lalu

Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

SPAI akan bersurat ke Presiden karena laporan dugaan pelanggaran aplikator.


Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Waspada Hujan Petir dan Angin kencang

7 jam lalu

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Waspada Hujan Petir dan Angin kencang

Prakiraan cuaca BMKG menyebutkan bahwa Jabodetabek hari ini akan diguyur hujan seharian. Waspada hujan petir dan angin kencang.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

2 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

3 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

4 hari lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

4 hari lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

4 hari lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

5 hari lalu

Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

Kemenhub mengatakan belum menerima laporan dari perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

5 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

6 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.