Jokowi Kritik Kebijakan Investasi, Sri Mulyani: Evaluasi Mendalam

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati,  Gubernur Banten Rano Karno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, mendengarkan penjelasan di booth T-Cash di arena Indonesia Fintech Festival & Conference 2016 di ICE BSD City, Serpong, 30 Agustus 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Banten Rano Karno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, mendengarkan penjelasan di booth T-Cash di arena Indonesia Fintech Festival & Conference 2016 di ICE BSD City, Serpong, 30 Agustus 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara menanggapi ketidakpuasan Presiden Jokowi atas implementasi berbagai kebijakan yang dinilai belum optimal mendorong investasi dan ekspor belakangan ini.

    Baca: Kritik Beleid Investasi dan Ekspor, Jokowi: Sudah 6 Kali Rapat !

    "Kita harus betul-betul melihat per industri dan per lokasi," ujar Sri Mulyani, usai rapat terbatas mengenai terobosan kebijakan investasi, ekspor, perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

    Sri Mulyani mencontohkan di sektor perindustrian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah mulai mengidentifikasi 7 sektor industri yang potensial. Masing-masing sektor mulai dari industri makan-minum, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, memiliki masalahnya masing-masing.

    "Itu semuanya memiliki perbedaan dari sisi karakteristik kebutuhan mereka. Itu satu. Jadi kita akan melihat lebih dalam yang sudah diidentifikasi oleh pak Menko (Perekonomian Darmin Nasution)," kata Sri Mulyani.

    Dari sisi perpajakan, Sri Mulyani mengatakan Jokowi telah meminta para menterinya supaya lebih banyak memberikan fasilitas yang tidak hanya sekadar instrumen. Yang diutamakan, adalah program bisa berjalan di lapangan.

    Hal ini, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan dengan semakin menggencarkan penerbitan kebijakan insentif fiskal, seperti tax holiday dan tax allowance. Bahkan, ia menyebut pemerintah telah berencana mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), agar tarifnya lebih rendah.

    "Itu sekarang sedang di-exercise seberapa cepat dan itu sudah betul-betul harus dihitung rate-nya turun ke 20 persen. Itu seberapa cepat dan seberapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya," ujar Sri Mulyani.

    Baca: Jokowi Akan Ajak Negara ASEAN Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-Cina

    Sebelum rapat terbatas, Jokowi memang nampak cukup gusar dengan belum berjalannya sejumlah program ekonomi para menterinya. Jokowi memang kerap menyinggung nilai investasi dan ekspor Indonesia yang kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.