Pengusaha Minta PPN 10 Persen Produk Sampah Plastik Ditinjau Lagi

Ilustrasi Sampah Plastik di Gedung IKEA Tampines, Singapura. Straits Times

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau Inaplas Fajar Budiono meminta penerapan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai 10 persen pada produk hasil industri daur ulang sampah plastik bisa ditinjau ulang. Menurut Fajar, besaran PPN ini cukup tinggi dan akan memperlambat pengembangan industri daur ulang sampah di Indonesia.

BACA: Menteri Perindustrian Minta Penyelundup Sampah Plastik Ditindak

Sebab, bisnis daur ulang sampah plastik ini telah mengalami penyusutan nilai dalam proses pengolahan bahan baku. “Industri mengambil sampah dari pengepul dengan harga tertentu, tentu tidak semua jadi produk, ada residunya,” kata Fajar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Selain PPN, kendala juga muncul dari adanya sejumlah daerah yang belum melakukan pengelolaan sampah dengan cukup baik. Sehingga, industri pun harus mengimpor sampah plastik yang sudah dipilah, untuk di daur ulang di dalam negeri. Selama ini, kata Fajar, kampanye yang lebih banyak muncul, hanyalah penghentian penggunaan sampah, bukan pengelolaan sampah dengan baik.

BACA: Buntut Sampah Plastik Selundupan, Impor Kertas Diperketat   

Untuk diketahui, saat ini Indonesia kekurangan industri pengelola daur ulang sampah plastik. Menteri Perindustrian AIrlangga Hartarto pernah menyampaikan hanya 10 persen saja sampah plastik di Indonesia yang berhasil di daur ulang. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menargetkan kapasitas ini bisa naik menjadi 25 persen.

Peningkatan kapasitas daur ulang sampah plastik ini juga dilakukan di tengah minimnya investasi di sektor industri petrokimia di tanah air. Dampaknya, impor pun tak terelakkan. Dari catatan Badan Pusat Statistik,  impor dari golongan barang plastik dan barang dari plastik yang merupakan produk hilir dari petrokimia, menempati urutan impor terbesar keempat sepanjang 2018 dengan jumlah mencapai US$ 9,2 miliar.

Sementara, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI Justin Wiganda meminta PPN 10 persen ini untuk dihapuskan saja. Selama ini, industri daur ulang sampah plastik bisa menghasilkan barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari botol shampo sampai jok dan karpet mobil. “Jadi kalau bisa diturunkan atau dihapus, jadi tambah banyak orang yang terlibat di industri ini,” kata dia.

ANTARA






Pengusaha Startup Percayakan JKN untuk Jaminan Kesehatan Karyawan

3 hari lalu

Pengusaha Startup Percayakan JKN untuk Jaminan Kesehatan Karyawan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini sudah menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia untuk menjamin kesehatan pribadi dan keluarganya.


Memilih Air Minum yang Baik untuk Kesehatan

3 hari lalu

Memilih Air Minum yang Baik untuk Kesehatan

Ketahui seperti apa air yang layak konsumsi dan baik untuk kesehatan. Sebab 70 persen tubuh kita adalah air.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 11 Persen, Pengusaha Khawatir Berpengaruh terhadap Keselamatan

4 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 11 Persen, Pengusaha Khawatir Berpengaruh terhadap Keselamatan

Gapasdap menyebut kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang mesti ditetapkan Kemenhub adalah sebesar 43 persen.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

5 hari lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Redam Resesi Tahun Depan, Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi

5 hari lalu

Redam Resesi Tahun Depan, Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat dan menaikkan nilai tambah atau hilirisasi produk ekspor


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

7 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

7 hari lalu

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Sri Mulyani mengatakan capain penerimaan pajak dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.


Inilah Bahaya Paparan BPA bagi Kesehatan

7 hari lalu

Inilah Bahaya Paparan BPA bagi Kesehatan

Penelitian menunjukkan BPA dapat berdampak pada kesehatan manusia dengan berbagai cara.


Suku Bunga BI Naik Agresif, Pengusaha: Ekonomi dan Daya Beli Turun, Inflasi Semakin Tinggi

10 hari lalu

Suku Bunga BI Naik Agresif, Pengusaha: Ekonomi dan Daya Beli Turun, Inflasi Semakin Tinggi

Pengusaha memperkirakan tingkat inflasi tetap tinggi meski kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia agresif.


Kala Manusia Modern 'Terjebak' dengan Keberadaan Plastik

10 hari lalu

Kala Manusia Modern 'Terjebak' dengan Keberadaan Plastik

Plastik menjadi material yang paling kontroversial yang diperlukan oleh peradaban modern