Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Kajian Pemindahan Ibu Kota Hampir Rampung

image-gnews
Deputi Staf Presiden Eko Sulistyo (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro (batik tengah), dan Anggota DPR Komisi XI Misbakhun, dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota negara, di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019. Tempo/Egi Adyatama
Deputi Staf Presiden Eko Sulistyo (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro (batik tengah), dan Anggota DPR Komisi XI Misbakhun, dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota negara, di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan mengatakan kajian pemindahan ibu kota baru sudah hampir rampung, hingga lebih dari 90 persen. Kajian tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diumumkan sebelum akhir tahun 2019.

BACA: Pemindahan Ibu Kota Diminta Tak Membebani Swasta ibu

“Itu utamanya penentuan lokasi dan perencanaan besarnya dan juga bisnis model yang akan dikembangkan" kata Bambang usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR RI di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.

Sejauh ini, ibu kota baru hampir pasti berada di Pulau Kalimantan. Di depan Komisi Keuangan DPR, Bambang menyebut Kalimantan merupakan lokasi yang paling minim bencana alam dari daerah lain. Selain Kalimantan, daerah yang memiliki karakteristik sama yaitu daerah Sumatera bagian timur dan Sulawesi Selatan.

BACA: Pemindahan Ibu Kota, Teras Narang: Kalteng Sudah Siap Sejak 1957

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Kalimantan, saat ini terdapat tiga lokasi yang menjadi kandidat kuat lokasi ibu kota nantinya. Ketiganya yaitu Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya. Namun, Bambang masih belum bersedia merinci lokasi mana yang paling mungkin dipilih menjadi calon ibu kota. Ia hanya menyebut pemerintah masih mengkaji matang soal lokasi ini. “Kami melakukan ini dengan hati-hati,” ujarnya

Dalam rapat ini, beberapa anggota DPR memang mempertanyakan alasan pemerintah begitu ngotot untuk memindahkan ibu kota. Namun, Bambang memberikan penjelasan bahwa beban penduduk yang ditanggung Pulau Jawa selama ini menjadi salah satu alasan kuatnya. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

Saat ini saja, kata Bambang, sebagian besar dari kota besar di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia, lalu Surabaya menjadi kota terbesar kedua. Sementara kota terbesar ketiga ditempati oleh Bekasi. “Depok yang saya pikir hanya tempat saya kuliah dulu, sekarang jadi kota terbesar keenam, lalu Tangerang Selatan yang kecil, terbesar ke-10,” kata Bambang.

Untuk itulah, pemindahan ibu kota akan diikuti dengan sejumlah kebijakan lainnya. Pertama, pemerintah akan memusatkan hilirisasi produk Sumber Daya Alam di luar Pulau Jawa. Lalu, pemerintah juga akan mengembangkan enam wilayah metropolitan di luar Jawa. Di antaranya yaitu Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado. “Jadi di sana, diharapkan bisa jadi pusat sumber pertumbuhan ekonomi, tak lagi bergantung pada Jakarta,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

2 hari lalu

Petugas polisi mengambil bagian dalam konfrontasi dengan geng di dekat Istana Nasional, di Port-au-Prince, Haiti 21 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

Geng-geng bersenjata melancarkan serangan baru di beberapa bagian ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menjelang pelantikan pemerintahan baru


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

13 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

19 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

19 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

22 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Jakarta Bukan Ibu Kota, Jokowi Siap Pimpin Upacara Kemerdekaan di IKN

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada peresmian Pelabuhan Wani di Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu 27 Maret 2024. Presiden Jokowi meresmikan dua pelabuhan di kawasan Teluk Palu yaitu Pelabuhan Pantoloan di Palu dan Pelabuhan Wani di Donggala, setelah direhabilitasi dan direkonstruksi diharapkan dapat mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana alam itu dengan meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan, peningkatan ekonomi dan sebagai penyangga kawasan IKN. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Jakarta Bukan Ibu Kota, Jokowi Siap Pimpin Upacara Kemerdekaan di IKN

Jakarta bukan lagi ibu kota. Presiden Jokowi siap memimpin upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus nanti.


Nasib Jakarta setelah Bukan Ibu Kota

22 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nasib Jakarta setelah Bukan Ibu Kota

Begini nasib Jakarta setelah bukan lagi menjadi ibu kota.


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

30 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

31 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

31 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.