Menurut Dirjen Sugeng ada tiga langkah ke depan yang harus dipertimbangkan oleh Gerakan Non Blok untuk menangani beberapa masalah ketenagakerjaan yang menjadi perhatian di ILO.
- Pertama yaitu memastikan inklusivitas dan efektifitas ILO.
"Kami berpandangan bahwa para anggota Gerakan Non Blok harus terus mendesak ILO untuk mempercepat upayanya mempromosikan penerimaan Instrumen Amandemen 1986 terhadap Konstitusi ILO. Semua wilayah harus diwakili secara setara dalam Governing Body ILO," kata Sugeng.
- Kedua, yaitu Gerakan Non Blok perlu melanjutkan upayanya untuk mendukung ILO dalam memperkuat sistem pengawasan ILO.
"Ini harus bekerja secara adil, transparan dan tidak memihak, termasuk dalam pemilihan daftar kasus-kasus individual pada Komite tentang Penerapan Standar," kata Sugeng.
- Ketiga yaitu ILO perlu memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya dalam upaya mereka untuk mengutamakan agenda yang berpusat pada manusia sesuai dengan strategi pekerjaan masa depan.
"Kami percaya bahwa peningkatan kemitraan dengan ILO dan konstituen tripartitnya akan menjadi cara untuk memenuhi tantangan pekerjaan layak yang dihadapi oleh negara-negara anggota GNB," kata Sugeng.
BACA: Buruh Ethiopia Hanya Digaji Rp 372 Ribu untuk Merek Pakaian Mahal
Selain itu, Indonesia kembali tegaskan fokusnya pada masalah pekerja di wilayah Arab yang diduduki, khususnya di Palestina. "Karena masalah ini dekat dengan hati rakyat Indonesia, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung Negara Palestina dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial," kata Sugeng.
Indonesia sangat prihatin dengan situasi perburuhan dan pekerjaan di Palestina yang terus memburuk. Indonesia juga mengecam keras blokade yang diberlakukan secara tidak adil oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina yang telah sangat berdampak pada ekonomi dan pasar tenaga kerja Palestina.
Baca berita tentang Buruh lainnya di Tempo.co.
