Soal Laporan Keuangan Garuda, Kemenkeu Atur Pertemuan dengan OJK

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan masih mengatur pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Baca juga: Kemenkeu Duga Audit Lapkeu Garuda Tak Penuhi Standar Akuntansi

“Un
tuk bersama-sama menyikapi hasil pemeriksaan OJK maupun Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto saat ditemui usai rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Selasa, 18 Juni 2019.

Untuk pembagiannya, P2PK akan melihat dari sisi profesi akuntan dan auditornya. Sementara OJK akan melihat dari sisi perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kedua instansi, kata Hadiyanto, awalnya akan melakukan rapat pada Senin malam, 17 Juni 2019. Pertemuan ditunda karena Kementerian Keuangan masih fokus menyiapkan laporan untuk rapat pagu indikatif bersama DPR.

Sebelumnya, Hadiyanto menduga proses audit keuangan Garuda Indonesia belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. "Tapi tidak bisa serta merta kami putuskan sanksinya," kata Hadiyanto di kantornya, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Menurut Hadiyanto, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan penilaian terlebih dahulu. Hal itu, kata dia, karena Garuda merupakan perusahaan terbuka yang tercatat sahamnya di pasar modal.

Meski demikian, ia menyebut proses yang belum mengikuti standar akuntansi tersebut baru sekedar dugaan. Hadiyanto menyebut, P2PK Kemenkeu masih akan bertemu dengan pihak terkait termasuk Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Garuda Indonesia. Sehingga, saat ini prosesnya masih finalisasi dugaan pelanggaran. “Untuk kali ini kalian sabar dululah,” kata dia.

Jika terbukti ada pelanggaran, maka ada sejumlah sanksi yang bisa diberikan auditor laporan keuangan Garuda. Sanksi akan diberikan tergantung pada level pelanggarannya. “Ada berat ringan, pembekuan, sampai rekomendasi skorsing,” kata dia.






OJK: Menaikkan Suku Bunga Bank Bukan Satu-satunya Cara Jaga Likuiditas

7 jam lalu

OJK: Menaikkan Suku Bunga Bank Bukan Satu-satunya Cara Jaga Likuiditas

OJK memastikan perbankan tidak akan serta merta menaikkan suku bunga pinjaman atau simpanannya untuk menjaga likuiditas.


OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,62 Persen Agustus 2022, DPK 7,77 Persen

8 jam lalu

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,62 Persen Agustus 2022, DPK 7,77 Persen

Kredit perbankan pada bulan Agustus tumbuh sebesar 10,62 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi sebesar Rp 6.179,5 triliun.


Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

13 jam lalu

Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hasil penggalangan dana oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sangat baik.


Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

13 jam lalu

Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

Bank Sultra segera merealisasikan aturan pemenuhan modal inti minimal Rp 3 Triliun bagi setiap perbankan sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

18 jam lalu

OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

OJK sedang melakukan pengawasan ketat terhadap financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) berbasis agri di TaniHub yakni TaniFund.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

3 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

3 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

4 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

4 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

5 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.