Kejar Tax Ratio, Sri Mulyani Ingin Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sedang berupaya meningkatkan tax ratio nasional. Adapun salah satu cara yang ia yakini bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, adalah dengan mempermudah tata cara pembayaran pajak.

BACA: Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli 2019

"Saya bilang Pak Robert (Direktur Jenderal Pajak) dan timnya. Saya ingin, membayar pajak lebih mudah dari beli pulsa telepon. Kalau beli pulsa dalam semenit kita bisa pakai mobile banking, harusnya bayar pajak lebih mudah lagi," kata Sri Mulyani saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI, di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah ingin mengejar target realisasi tax ratio pada 2019 sebesar 12,2 persen. Sedangkan realisasi tax ratio pada 2018 mencapai 11,4 persen. Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan, proyeksi tax ratio pada 2020 berkisar 11,8 persen hingga 12,4 persen.

Menurut Sri Mulyani, reformasi perpajakan di bidang administrasi dan proses pembayaran pajak merupaka hal penting. Penegakan hukum, kata dia, juga diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Dia juga mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan proses pembayaran pajak secara digital melalui e-Billing. Sedangkan untuk pelaporan Surat Pemberitahunan Tahunan (SPT) pajak melalui e-Filing.

Baca juga: Sri Mulyani: Tugas Pengelola Keuangan Negara Tidak Ringan

"Oleh karena itu kami perlu beri kemudahan. Makanya reformasi di bidang administrasi dan proses itu menjadi penting. Bagaimana disederhanakan, proses untuk complience, pembayaran, dan lain-lain," kata Sri Mulyani.

HENDARTYO HANGGI






Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

26 menit lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 jam lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

5 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

9 jam lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

16 jam lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

1 hari lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

1 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara