Kalteng Calon Ibu Kota Baru, Teras Narang Tepis Isu Adat Lokal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersiap menaiki helikopter setelah meninjau kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo bersiap menaiki helikopter setelah meninjau kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Kalimantan Tengah ke-12 Agustin Teras Narang menepis isu masyarakat adat setempat yang akan tersingkir dengan adanya ibu kota baru. Sebaliknya, kata Teras, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus koreksi agar terhindar dari masalah tersebut.

    BACA: Pemindahan Ibu Kota, Teras Narang: Kalteng Sudah Siap Sejak 1957

    Menurut anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 itu masyarakat di Provinsi Kalteng tidak mungkin menutup diri terhadap perkembangan zaman, kedatangan penduduk dari daerah lain, dan berbagai permasalahan lain yang mengarahkan masyarakat setempat menjadi termarginalkan atau terpinggirkan.

    "Sekarang tugas kita semua untuk mencegah dan mengatasi bagaimana agar masyarakat adat atau lokal Kalteng tidak terpinggirkan. Itu yang perlu dipersiapkan dan dilakukan, bukan dengan menutup diri," kata Teras Narang mengutip kantor berita ANTARA, Sabtu, 15 Juni 2019.

    BACA: Pemindahan Ibu Kota, Kaltim Sudah 2 Kali Koordinasi dengan Pusat

    Menurut dia, permasalahan yang perlu diselesaikan di Provinsi Kalteng saat ini untuk menghadapi  pemindahan ibu kota pemerintahan yakni sosial, kebudayaan, ekonomi, dan penguatan terhadap sumber daya manusia SDM.

    Pada pertengahan Mei lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada banyak pertimbangan yang saat ini masih dikaji pemerintah. Salah satu yang masih dibahas yaitu mengenai situasi sosial dan budaya di lokasi ibu kota baru nanti. Sebab, pemindahan ibu kota akan diikuti pemindahan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai pemerintah.

    "Dalam pemindahan 1,5 juta orang (Aparatur Sipil Negara) ini harus dilihat kondisi sosial di sana bagaimana, welcome enggak?" kata Basuki saat ditemui usai rapat terbatas dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, di Gedung Bappenas, Rabu, 15 Mei 2019.

     Menurut Basuki, kondisi sosial ini menjadi persoalan penting yang mesti dipelajari dengan matang. "Ini serius, kalau enggak, bisa jadi konflik," kata dia.

    Peringatan serupa sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Ia mengingatkan, pemindahan ibu kota negara bukan hanya untuk menghidupkan ekonomi wilayah di sekitarnya, namun hal terpenting adalah tidak menimbulkan konflik antara warga yang sudah lama bermukim dengan pendatang baru. 

    “Masalah gesekan sosial seperti inilah yang sangat patut diwaspadai. Berbeda dengan masalah geologi, ekonomi, maupun pembangunan, masalah sosial adalah hal yang sangat fundamental untuk diwaspadai,” kata dia dalam keterangannya pada Selasa, 7 Mei 2019.

    Baca berita tentang Ibu Kota lainnya di Tempo.co.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.