Dirjen PSP Kementan Tinjau Program Serasi di Kabupaten Banjar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian Pertanian (Kementan)  mengucurkan anggaran Rp 600 miliar untuk program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengucurkan anggaran Rp 600 miliar untuk program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

    INFO BISNIS – Kementerian Pertanian (Kementan) mengucurkan anggaran Rp 600 miliar untuk program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Program ini bertujuan mengolah lahan rawa yang selama ini menganggur dan diefektifkan menjadi lahan pertanian.
     
    Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, saat meninjau salah satu lokasi program Serasi di Desa Simpang Lima, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Jumat, 14 Juni 2019.
     
    "Serasi ini juga merupakan sebagai tindak lanjut dari Hari Pangan Sedunia (HPS 2018) di Kalsel. Tujuannya untuk mengoptimalisasi potensi lahan rawa di Kalsel," ujar Sarwo Edhy.
     
    Di lokasi ini, sudah terlihat alat berat bekerja, benih padi sudah ditanam, dan hamparan luas lahan tidur sudah mulai dibuka. Setiap sisinya telah dibuat saluran air untuk pengairan. Di Desa Simpang Lima ini sudah ada lahan tidur seluas 807 hektare yang diubah menjadi areal pertanian.
     
    Didampingi Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Indah Megahwati, Sarwo Edhy melihat kondisi lokasi yang akan diolah jadi lahan pertanian. "Di Desa Simpang Lima, untuk program serasinya dialokasikan sekitar Rp 3,4 miliar. Kalau di seluruh Kalsel seluas 150 ribu hektare, dengan anggaran sekitar Rp 600 miliar," ungkap Sarwo Edhy.
     
    Sarwo Edhy mengatakan, anggaran yang diterima Kalsel menjadi yang terbanyak kedua dari tiga provinsi yang menerima bantuan program Serasi tahun ini. Anggaran paling banyak dikucurkan di Sumatera Selatan, yakni sekitar Rp 800 miliar. Sedangkan, Sulawesi Selatan hanya ratusan juta.
     
    "Anggaran yang dikucurkan sendiri sesuai dengan luasan lahan yang dikelola. Di mana setiap hektarenya dianggarkan Rp 4,3 juta. Sumatera Selatan anggarannya paling besar, sebab lahan yang diolah juga luas, yakni mencapai 200 ribu hektare," sebutnya.
     
    Indah Megahwati menambahkan, Kalsel memiliki lahan rawa hampir 80 persen dan merupakan potensi besar. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut tidak mudah.
     
    Menurut dia, bukan hanya tanahnya yang memerlukan waktu untuk proses perbaikan, tetapi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala. Dia mencontohkan, lahan yang sebelumnya sudah pemerintah buka untuk budidaya padi, ternyata wilayah itu tidak ada penduduknya sehingga pemerintah kesulitan mencari yang akan bertanam.
     
    Kendala pemanfaatan lahan di Kalsel, menurut Indah, tidak semudah lahan rawa yang dibuka di Sumatera Selatan yang kemudian dikelola pihak swasta. Di Kalsel, pemerintah berkeinginan masyarakat setempat ikut berperan mengelola lahan tersebut dengan dibantu pemerintah dan TNI.
     
    Karena itu, pemerintah kemudian memberikan contoh cara mengelola lahan rawa dan memfasilitasinya hingga berjalan. Bahkan kini akses di lokasi Jejangkit sudah jauh lebih baik dan desanya pun terbangun.
     
    “Awalnya, akses jalanannya tidak bisa dilalui mobil karena hanya jalan kecil. Lalu, dengan adanya optimalisasi lahan rawa tersebut akhirnya dibuat jalan untuk mobilisasi alat-alat berat. Jalannya sudah diaspal, listrik, juga pompa besar. Kini, lokasi ini juga ada integrasi ternak ayam, itik, ikan, juga komoditas pertanian lainnya seperti sayuran,” ujarnya. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.