Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Bali

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Bangli - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini membagikan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. 

    Baca: Jokowi Soal Investasi dan Ekspor RI: Jangan Sampai Disalip Laos

    “Berbahagia saya bisa serahkan kembali 3 ribu sertifikat,” kata Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Kilobar, Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat, 14 Juni 2019.

    Setelah menyerahkan sertifikat kepada ribuan perwakilan masyarakat yang hadir, Jokowi kemudian meminta para penerima sertifikat untuk mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi. 
    Presiden mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah tersertifikasi, tetapi sampai 2014 baru sebanyak 46 juta sehingga masih kurang 80 juta bidang di seluruh Tanah Air.

    Jokowi menjelaskan, setahun di seluruh Indonesia, biasanya keluar sertifikat hanya 500.000-600.000 lembar sertifikat. "Artinya kalau mau pegang sertifikat, tunggu 156 tahun Bapak Ibu harus tunggu," ucapnya.

    Oleh karena itu di 2015, Jokowi menyebutkan telah meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menambah jumlah sertifikat yang bisa dirilis. "Bukan 500.000. Tinggal hitung, perkirakan tahun 2025 itu seluruh sertifikat 80 juta bisa dipegang masyarakat,” katanya.

    Lebih jauh Jokowi menyatakan Provinsi Bali menjadi provinsi pertama dimana seluruh tanahnya telah tersertifikasi tahun ini. Sertifikat tanah menjadi sangat penting karena selama ini problem yang selalu dihadapi dan dilaporkan ke dirinya adalah terkait sengketa dan konflik tanah.

    “Oleh karena itu yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki penting sekali untuk dinginkan suana di daerah agar enggak ada lagi sengketa,” kata Jokowi. Ia pun berpesan kepada penerima sertifikat agar sertifikat disimpan dengan baik dan difotokopi.

    Pada kesempatan itu hadir sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Jokowi juga berkesempatan untuk berinteraksi dan berdialog dengan sejumlah masyarakat.

    Jokowi sempat menanyakan perihal proses pembuatan sertifikat kepada masyarakat yang dijawab oleh mereka rata-rata pengurusannya memakan waktu sekitar sebulan. Pada kesempatan yang sama, ia juga membagikan sepeda kepada masyarakat yang beruntung.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil dalam menyebutkan di Bali sampai saat ini jumlah tanah yang ada 1,8 juta. Adapun tanah yang sudah diselesaikan sertifikasinya sampai 2018 sebanyak 83 persen. Dengan begitu, masih ada 180 ribu bidang tanah yang harus selesaikan.

    Baca: Pengusaha Minta Jokowi Revisi UU Ketenagakerjaan, Ini Sebabnya

    “Jadi Bali yang pertama dimana seluruh tanahnya bersertifikat, sampai saat ini dari 147 ribu yang harus kami selesaikan 2019, sudah 66 ribu selesai disertifikatkan,” kata Sofyan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.