TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui utang senilai US$ 49,6 juta atau sekitar Rp 707,69 miliar untuk pembiayaan proyek perkotaan di Indonesia. Dana itu dikhususkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai kota dan menganalisis investasi infrastruktur guna mencapai pengembangan daerah perkotaan berkelanjutan.
Baca: Faktor Jokowi Jadi Satu Sebab S&P Naikkan Peringkat Utang RI
Dengan begitu diharapkan manajemen kota dan perencanaan bisa terintegrasi lebih baik. Terlebih Indonesia selama ini dinilai menjadi salah satu negara kontributor terbesar urbanisasi di dunia.
Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste mengatakan, berbagai instansi terkait perkotaan juga akan mendapatkan manfaat melalui perbaikan kapasitas dalam manajemen keuangan dan perencanaan perkotaan serta integrasi yang lebih baik antara perencanaan pembangunan sosio-ekonomi dan spasial.
“Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastruktur lebih efektif di mana kota-kota menjadi lebih layak untuk ditinggali dan produktif," kata Chaves dalam keterangan resmi Bank Dunia, Kamis, 13 Juni 2019.
Chaves menjelaskan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang merugikan. Proyek ini diharapkan bakal memperbaiki hubungan antara perencanaan perkotaan dan pengembangan infrastruktur, untuk membuat investasi menjadi lebih efisien dan mengurangi kerentanan terhadap bahaya terkait iklim. "Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan ke area yang berisiko lebih rendah."
Dukungan Bank Dunia terhadap infrastruktur dan penyediaan layanan lokal, menurut Chaves, merupakan komponen penting dari Kerangka Kemitraan Negara dari Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia. Khususnya karena berfokus pada prioritas pemerintah dengan potensi dampak perubahan yang besar.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi perkotaan Indonesia bertambah hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018. Saat ini, 137 juta orang tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi yang ada.
Hingga 2025, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 68 persen dari populasi. Karena adanya kesenjangan yang terus menerus pada infrastruktur dan masih sedikitnya perhatian terkait prioritas spasial dalam investasi infrastruktur, Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari berbagai dampak positif urbanisasi.
National Urban Development Project (NUDP) yang baru ini akan mendukung kota-kota untuk mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti masterplan untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi, dan lingkungan.
Selain itu, kaitan antara investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman ini akan memberikan manfaat kepada sekitar 12,5 juta orang di 13 kota.
Baca: Peringkat Utang Naik, Sri Mulyani: Bisa Dorong Investasi Tapi..
NUDP juga akan mendukung pengembangan data dengan mutu yang lebih baik dan berbagai kajian. Berbagai kajian itu ditujukan untuk perencanaan perkotaan, mendukung pemerintah kota melakukan investasi modal yang lebih baik dalam berbagai sektor, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses berbagai sumber pendanaan alternatif.
BISNIS
