Di Depan Apindo, Jokowi Singgung Defisit Transaksi Berjalan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima cinderamata helm sebagai simbolis dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani dalam acara deklarasi dukungan pengusaha untuk Jokowi-Amin di Istora Senayan, Jakarta, 21 Maret 2019. Sekitar 10.000 pengusaha mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk pada Pilpres 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima cinderamata helm sebagai simbolis dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani dalam acara deklarasi dukungan pengusaha untuk Jokowi-Amin di Istora Senayan, Jakarta, 21 Maret 2019. Sekitar 10.000 pengusaha mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk pada Pilpres 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Saat menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Kamis, 13 Juni 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung persoalan utama yang masih membelit Indonesia yakni defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

    Baca juga: Jokowi Tantang Kadin dan HIPMI Manfaatkan Perang Dagang

    "Namun kita sudah bertahun tahun tidak bisa selesaikan yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan," katanya.

    Terkait dengan hal tersebut, dia meminta Apindo untuk memberi masukan memperbaiki persoalan kronis yang sudah membelenggu ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun ini.

    Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan besar yakni kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua hal itu diyakininya menjadi modal Indonesia untuk menggenjot perekonomian ke arah yang lebih baik lagi.

    "Yang sebetulnya ini sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dan dunia usaha, bukan barang yang sulit sebetulnya. Namun memang ada regulasi, ada beberapa UU [undang-undang] yang harus memang kita revisi," katanya.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$2,5 miliar per April 2019. Secara kumulatif, defisit pada April kali ini juga meningkatkan defisit neraca perdagangan Januari-April 2019 menjadi US$2,57 miliar.

    Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.