Kementerian Perhubungan Tak Akan Turunkan Tarif Ojek Online

Pengemudi ojek online di antaranya yang menjadi mitra Go-Jek sedang menunggu penumpang di bahu jalan Stasiun Palmerah, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. Mereka membatalkan rencana mogok nasional terkait kepatuhan perusahaan aplikator memberlakukan tarif baru. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menampik kabar bahwa kementeriannya bakal menurunkan tarif angkutan ojek online. Ia memastikan Kemenhub masih akan menggunakan aturan lama, yakni Keputusan Menteri Nomor 348 Tahun 2019 tentang patokan tarif batas atas dan bawah. 
 
 
“Saya perjelas, menyangkut masalah tarif yang isunya mau turun atau naik, sementara kami tidak (akan) mengubah aturan. Kami berlakukan KM lama,” ujar Budi Setiyadi seusai rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019. 
 
Dalam beleidnya, Kementerian Perhubungan mengatur skema tarif ojek aplikasi berdasarkan wilayah. Di antaranya zona I, zona II, dan zona III. Zona I meliputi wilayah Sumatera, Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), dan Bali. Adapun zona II meliputi Jabodetabek, dan zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, Maluku, dan NTB. Aturan iti sendiri sudah berlaku sejak April 2019. 

Tarif batas bawah yang diberlakukan untuk zona I ditetapkan Rp 1.850. Sementara zonal II Rp 2.000, dan zona III Rp 2.100. Sedangkan biaya jasa batas atas yang diberlakukan untuk zona 1 ialah Rp 2.300, zona II Rp 2.500, dan zona III Rp 2.600. Semua tarif itu dihitung nett per kilometer.

Kementerian Perhubungan juga mengatur tarif biaya jasa minimal atau flagfall. Flagfall untuk zona I dipatok Rp 7-10 ribu, zona II Rp 8-10 ribu, zona III Rp 7-10. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 kilometer.

Baca juga: Diskon Ojek Online Dilarang, Menhub: Agar Tak Saling Perang Tarif

Aturan tentang batas atas dan batas bawah inipun masih diujicobakan di lima kota. Lima kota itu ialah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. 
 
Budi Setiyadi mengatakan Kementerian Perhubungan saat ini masih menggodok evaluasi atas KM Nomor 348 Tahun 2019. "Sementara dijalankan dulu dan besok saya akan ketemu dengan asosiasi pengemudi juga termasuk aplikator, akan jalankan dulu yang peraturan kemarin,” ucapnya. 
 





Saham GOTO Jeblok Sejak Akhir November, Manajemen Blak-blakan Jelaskan Sebabnya

6 jam lalu

Saham GOTO Jeblok Sejak Akhir November, Manajemen Blak-blakan Jelaskan Sebabnya

Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. menjelaskan apa saja yang mempengaruhi kinerja operasional dan menyebabkan harga saham GOTO terus turun.


Puncak Mobilitas Libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak 16, 23, dan 30 Desember

11 jam lalu

Puncak Mobilitas Libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak 16, 23, dan 30 Desember

Pemerintah mengelar rakor persiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru di Pelabuhan Merak


Bantu Korban Gempa Cianjur, Grab Berikan Layanan Gratis untuk Relawan

6 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Grab Berikan Layanan Gratis untuk Relawan

Grab berikan bantuan korban gempa Cianjur berupa uang tunai dan kode voucher.


Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

8 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

8 hari lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

8 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

8 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

8 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

9 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

11 hari lalu

Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

Pelaku usaha penting ciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.