TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melaporkan penyerapan anggaran 2019 di kementeriannya saat ini baru mencapai 21,8 persen untuk progres fisik dan 19,79 persen untuk progres keuangan. Menurut dia, serapan anggaran semester pertama kementeriannya pada tahun ini terganjal beberapa hal.
Baca: Menteri PU Buka-bukaan soal 2 Paket Proyek Tol Solo - Yogyakarta
"Karena ini tahun politik dan ada puasa, ada libur,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. Laporan serapan anggaran itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI.
Basuki mengatakan, pada 2019, kementeriannya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 117,09 triliun. Anggaran tersebut direalisasikan untuk sejumlah proyek pembangunan infrastruktur terkait koneksi, ketahanan air dan pangan, sarana dan prasarana, permukiman, serta pembangunan dan perumahan.
Ia memastikan, serapan anggaran akan digeber pada semester kedua mendatang. Basuki optimistis serapan anggaran secara maksimal bakal terkejar hingga akhir tahun. “Karena ini baru awal bulan keenam. Kami masih yakin bisa terkejar karena ada defiasi -4 persen dari rencana yg kita buat awal tahun,” ujar Basuki.
Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, Kementerian PUPR semestinya berfokus mengejar target-target yang mesti dicapai pada tahun ini. "Kita mendorong Kementerian PUPR terhadap capaian-capaian yang masih belum tergapai, targetnya berkaitan dengan sanitasi, penjernihan air, dan lain-lain,” ujarnya.
Baca: Alokasi Dana Desa Rp 70 T di 2019, Begini Penilaian Sri Mulyani
Rapat bersama Komisi V antara Kementerian PUPR dan DPR tak hanya membahas penyerapan anggaran. Rapat juga mengusulkan besaran pagu indikatif untuk tahun depan. Kementerian PUPR mengusulkan adanya penambahan anggaran dengan besaran mencapai Rp 120,37 triliun untuk pagu 2020. Adapun pagu indikatif kebutuhan 2020 yang disusun sebelumnya ialah sebesar Rp 103,87 triliun.
