Kominfo Kaji Regulasi Izin Layanan VPN

Reporter

Layanan VPN Gratis di Opera untuk Komputer. Kredit : Opera.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengkaji kemungkinan untuk mengatur izin untuk virtual private network atau VPN setelah layanan tersebut jamak digunakan saat pembatasan akses media sosial pada Mei 2019 lalu.

BACA: Blokir Berakhir, Kominfo Minta Netizen Hapus Aplikasi VPN

"Kalau pun ada aturan, tentang izin, tidak ada larangan," kata Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan, saat ditemui wartawan, Rabu.

Rencana mengatur VPN muncul karena masyarakat banyak menggunakan layanan VPN gratis agar tetap dapat mengakses media sosial saat periode pembatasan pada Mei lalu. VPN pada dasarnya merupakan layanan internet tertutup sehingga Semuel mempertanyakan mengapa ada operator yang memberikan layanan internet secara gratis.

VPN gratis berisiko disalahgunakan untuk menginjeksi spyware dan mencuri data pengguna. "Maka itu, kita kaji regulasi bahwa layanan VPN harus berizin," kata Semuel.

BACA: YLKI Sebut Pembatasan WhatsApp Merugikan Perekonomian

Layanan VPN merupakan bagian dari internet service provider atau ISP atau penyelenggara jasa internet sehingga izin yang akan digunakan adalah izin ISP. "Semua ISP pasti punya layanan VPN karena layanan itu tersambung dengan layanan internet lainnya," kata Semuel.

Kominfo belum bisa menargetkan kapan regulasi VPN ini akan berlaku karena saat ini masih dalam tahap kajian.

Isu VPN mencuat pada masa pembatasan akses ke media sosial pasca aksi 22 Mei yang menimbulkan kericuhan, warganet memasang VPN agar mereka tetap dapat mengakses media sosial seperti biasa.
Banyak warganet yang memasang VPN gratis tanpa memahami risiko menggunakan layanan gratis tersebut.


 






Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

3 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

4 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

4 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.


Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

6 hari lalu

Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

Kementerian Kominfo mengumumkan hasil monitoring terhadap sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang terdampak bencana gempa Cianjur Jawa Barat.


Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

6 hari lalu

Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

Akibat gempa berkekuatan M 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada hari ini, Senin, 21 November 2022, sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami gangguan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

10 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Inilah 3 Cara Menghilangkan Internet Positif

10 hari lalu

Inilah 3 Cara Menghilangkan Internet Positif

cara menghilangkan internet positif bisa dilakukan dengan mengunduh dan memasang server proxy, extension di Google Chrome, ataupun VPN.


Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

10 hari lalu

Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

Ketut menyebut dugaan nilai kerugian di kasus korupsi BTS Kominfo bisa bertambah dan bisa juga berkurang.


Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

11 hari lalu

Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

11 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.