TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui penyelenggaraan mudik pada masa angkut Lebaran 2019 belum maksimal. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik dari masyarakat yang menyebut perlu ada evaluasi dalam penanganan mudik mendatang.
BACA: Lebaran, Penumpang LCC di Soekarno-Hatta Capai 12 Ribu per Hari
“Memang apa yang kita lakukan di mudik ini belum maksimal untuk konektivitasnya,” ujar Budi Karya Sumadi saat ditemui seusai diskusi bertajuk ‘Konektivitas Memacu Pertumbuhan Berkualitas’ di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.
Menurut Budi Karya, persoalan yang disoroti kementeriannya dalam penyelenggaraan masa angkut mudik pekan lalu adalah keterjangkauan atau konektivitas ke daerah-daerah tertentu. Ia mengakui, transportasi untuk pemudik belum sampai di remote-remote area atau wilayah ‘ujung’.
BACA: H+5 Lebaran, Jumlah Penumpang Pesawat Merosot 30,9 Persen
Selain soal keterjangkauan, Budi Karya juga menerima kritik dari sejumlah pengusaha dan pengamat ekonomi tentang pembatasan angkutan barang saat masa mudik. Kritik yang terlontar menyatakan pemerintah seharusnya menemukan skenario lain ketimbang melarang angkutan barang beroperasi di jalan tol.
Kebijakan ini ditengarai akan merugikan pengusaha. Selain itu, distribusi logistik juga dikhawatirkan tersendat. Salah satu pihak yang menyampaikan kritik tersebut adalah pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung.
"Yang pasti angkutan barang ini saat mudik dikalahkan. Truk logistik pasti enggak boleh lewat. Jangan lupa, bahwa truk itu mengangkut logistik," ucapnya di tempat yang sama.
Budi Karya mengatakan pihaknya menerima segala kritik dan masukan masyarakat. Poin-poin yang dikritisi itu selanjutnya bakal menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan angkutan mudik selanjutnya.
