Kata Ridwan Kamil Soal Bandara Kertajati Batal Embarkasi Haji

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin apel pagi di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 10 Juni 2019.

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin apel pagi di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 10 Juni 2019.

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum mendapat laporan rinci soal batalnya lagi pemberangkatan haji dari Bandara Kertajati di Majalengka tahun ini.

    Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Layanan Publik Sudah Berjalan Normal

    “Saya belum dilapori, tapi menjelang keputusan ini, pihak Saudi Airlines berkeberatan karena kerumitan administrasi yang sudah deal dengan Soekarno-Hatta,” kata dia di Bandung, Senin, 10 Juni 2019.

    Ridwan Kamil mengatakan, pembatalan itu bukan karena masalah infrastruktur bandara. “Lebih ke masalah itu, masalahnya bukan infrastruktur. Infrastruktur ngapung kapan saja siap,” kata dia.

    Menurut Ridwan Kamil, maskapai Saudi Airlines yang menjadi salah satu maskapai yang mengangkut jamaah haji berkukuh tidak ingin mengubah lokasi pemberangkatan haji dari Bandara Soekarno-Hatta.

    “Berita menjelang yang saya terima, Saudi Airlines keukeuh karena sudah melakukan persiapan lama dengan Soekarno-Hatta, kalau dipindahkan tahun ini begitu saja, bukan permasalahan pindahnya, tapi urusan administrasinya,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil sudah mengupayakan Bandara Kertajati bisa dipergunakan untuk pemberangkatan haji tahun ini. “Sebagai pemimpin saya sudah mengupayakan, tapi tidak semua keputusan ada di kami,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa membenarkan batalnya penerbangan haji dari Bandara Kertajati di Majalengka pada tahun ini. “Karena tidak dimungkinkan mengubah perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesai dan Arab Saudi,” kata dia di Bandung, Senin, 10 Juni 2019.

    Direktur PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Muhamad Singgih mengatakan, baru mendengar informasi pembatalan tersebut. “Belum kalau untuk pemberitahuan resmi,” kata dia, Senin, 10 Juni 2019.

    Baca berita Ridwan Kamil lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.