TEMPO.CO, Bandung - Rencana pemerintah untuk menjadikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat sebagai embarkasi penerbangan haji belum bisa terealisasi lagi di tahun ini. “Karena tidak dimungkinkan mengubah perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesai dan Arab Saudi,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Bandung, Senin, 10 Juni 2019.
Baca juga: Sejumlah Pemberangkatan Umrah Akan Digeser ke Bandara Kertajati
Baca Juga:
Iwa mengatakan, kabar tersebut dikonfirmasinya setelah rapat bersama pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Kendati penerbangan haji batal, Kementerian Agama menjanjikan penerbangan umrah tetap bisa dilakukan dari Bandara Kertajati tahun ini. “Untuk proses penerbangan untuk umrah itu dimungkinkan bisa dilaksanakan di bulan Agustus atau Desember,” kata dia.
Iwa mengatakan, agar ada kepastian soal pemberangkatan haji dari Bandara Kertajati tahun depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah meminta Kementerian Agama menerbitkan surat penetapan penunjukan bandara tersebut sebagai tempat pemberangkatan haji. “Langkah antisipatif supaya tetap 2020 jadi, maka diminta adanya penetapan sebagai tempat pemberangkatan haji di tahun 2020,” kata Iwa.
Menurut Iwa, Kementerian Agama menjanjikan surat penetapan itu sudah bisa diberikan pada Juni ini. “Ini penting untuk memastikan siapa berbuat apa, dan apa-apa yang harus diselesaikan dan sebagai bahan proses perjanjian bilateral dengan Arab Saudi,” kata dia
Direktur PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Muhamad Singgih mengaku baru mendengar informasi pembatalan tersebut. “Belum kalau untuk pemberitahuan resmi,” kata dia, Senin, 10 Juni 2019.
BACA: Imbal Hasil Investasi Dana Haji pada 2018 Tembus Rp 6 Triliun
Singgih mengatakan, PT BIJB sebatas mempersiapkan bandara Kertajati untuk penerbangan haji. “Dari sisi bandara sudah siap,” kata dia.
Singgih menyebut sejumlah kendala untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi penerbangan haji tahun ini. Di antaranya soal asrama haji yang kala itu disepakati akan digunakan hotel yang berdekatan dengan bandara. “Keputusannya ada di Kementerian Agama,” kata dia.
AHMAD FIKRI
