Arus Balik Macet, Menhub Usul Evaluasi Masa Libur Lebaran

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemudik Jakarta pada arus balik dari Palembang memadati rest area Km. 216 tol Palembang-Bakauheni. TEMPO/Erwin Prima

    Pemudik Jakarta pada arus balik dari Palembang memadati rest area Km. 216 tol Palembang-Bakauheni. TEMPO/Erwin Prima

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu hal yang mesti dibenahi mengenai arus mudik dan arus balik Lebaran tahun berikutnya adalah manajemen waktu libur Lebaran. Ia mengeluhkan masa arus balik yang lebih pendek ketimbang masa arus mudik.

    Baca juga: 11.842 Orang Balik Lewat Bandara Adi Soemarmo

    "Yang penting juga adalah manajemen waktu, kemarin itu mudiknya 7 hari, baliknya cuma 3 hari," ujar Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

    Belum lagi, ia melihat dalam 7 hari mudik lebaran itu ada dua hari yang relatif tidak digunakan oleh masyarakat untuk mudik, yaitu pada H-1 dan H-2 lebaran.

    Oleh karena itu, pada Lebaran mendatang, Budi berpendapat perlunya pemerintah mengatur kembali hari libur Lebaran sehingga masyarakat bisa efektif menggunakannya untuk mudik maupun kembali lagi ke kota. Misalnya saja lima hari libur sebelum lebaran dan lima hari libur setelah lebaran.

    "Itu optimal dan kami akan usulkan ke Bu Menko (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, bagaimana kita mengatur, semoga cocok dengan hari Sabtu Minggu," ujar Budi.

    Budi sebelumnya menyatakan telah memprediksi adanya kepadatan di jalan tol pada arus balik lebaran 2019. Pasalnya, masa arus balik yang tiga hari memang lebih pendek ketimbang masa arus mudik yang tercatat tujuh hari.

    "Jadi begini ya, kan saya memang menyarankan jangan tanggal 9 (Juni 2019). Saya menyarankan, tanggal 9 itu pasti bermasalah. Saya sudah membayangkan," ujar Budi.

    Selain masa arus balik yang pendek, yaitu pada tanggal 7-9 Juni 2019, pemudik mau tak mau kembali ke Ibu Kota lantaran aktivitas perkantoran sudah dimulai pada Senin, 10 Juni 2019. "Tapi karena keharusan ke kantor, maka itu lah yang diambil."

    Padahal, kata Budi, kalau arus balik itu sudah dicicil, misalnya mulai 6 atau 7 Juni 2019, maka penumpukan di hari terakhir masa arus balik bisa terhindari. Karena itu pula ia meminta Badan Usaha Jalan Tol untuk memberikan diskon tarif tol di sebelum masa puncak arus mudik dan setelah masa puncak arus balik.

    Di samping fenomena masa arus balik yang lebih pendek, Budi mengatakan ada perbedaan beban kendaraan pada masa arus mudik dan arus balik. Misalnya, pada arus mudik, jumlah kendaraan akan berkurang 40 persen di Tol Trans Jawa setelah lewat Semarang. Sementara pada arus balik, 100 persen kendaraan akan mengarah ke Jakarta.

    PT Jasa Marga Persero Tbk mengakui telah terjadi kemacetan parah pada arus balik Lebaran, yang membuat warga Ibu Kota yang hendak kembali dari mudik terpaksa terjebak berjam-jam di tol Cikampek. Berdasarkan pemantauan Jasa Marga, volume lalu-lintas arah Jakarta melalui Cikampek Utama dan Kalihurip Utama meningkat sangat signifikan.

    Untuk itu, Jasa Marga telah kembali menerapkan rekayasa lalu-lintas one way atau jalur satu arah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 70 hingga KM 29. Kepala Departemen Komunikasi Jasa Marga Irra Susiyanti mengatakan rekayasa lalu-lintas ini diterapkan Ahad 9 Juni 2019 mulai pukul 22.30 WIB. Pemberlakukan skenario jalur satu arah dilakukan setelah jalur tol dari arah timur menuju Jakarta macet total. 

    Irra menjelaskan, kepadatan lalu-lintas saat arus balik itu terjadi karena pemudik hanya memiliki waktu singkat saat perjalanan saat arus balik. “Bertumpunya seluruh pemudik kembali ke Jakarta dalam waktu tiga hari, dan hari ini merupakan hari terakhir sebelum aktivitas kembali normal pada Senin,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Juni 2019 dini hari.

    FRANCISCA CHRISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.