Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Siti Nurbaya: Sampah Plastik Ilegal Akan Direekspor

image-gnews
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan Indonesia akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal.

Baca: Kemenko Maritim Verifikasi Dugaan Penyelundupan Sampah Plastik

Siti Nurbaya memastikan sampah plastik yang masuk ke Indonesia tidak legal. "Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor," katanya usai melakukan halal bihalal dengan jajarannnya di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

Menurut Siti Nurbaya, masuknya sampah-sampah plastik secara ilegal ke Indonesia sebenarnya bukan baru pertama terjadi. Pada 2015-2016, Indonesia juga sempat melakukan reekspor puluhan kontainer.

"Langkah-langkahnya (reekspor) sudah bisa dilakukan. Hari ini akan dirapatkan di tingkat Dirjen. Pasti kita akan rapat dengan Bea Cukai, Menko Ekuin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan (Menteri) Perdagangan," ujar Siti Nurbaya.

Sebelumnya Peneliti ICEL Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun implementasinya yang masih perlu diawasi.

"Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan," kata Fajri.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga ditemukan di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah, kata Fajri, seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi.

Ia juga menyebut impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penyidik harus mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut.

"Selain itu Menteri Perdagangan harus mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang mereka impor," ujar Fajri. "Lebih lanjut lagi, permohonan persetujuan impor harus ditinjau ulang oleh Mendag dengan mengkonsultasikannya dengan Ditjen PSLB3 KLHK."

Pada 2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton). Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton.

Baca: Airlangga Komentari Soal Plastik: Bukan Sampah, Tapi Bahan Baku

Namun peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor, malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton). Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah yang masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik di negara sendiri.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

25 menit lalu

Seorang pedagang melayani pembeli di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024) atau bertepatan dengan 22 Ramadhan 1445 Hijriah. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.
Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Sejumlah gerai di pasar Tanah Abang menjual pakaian impor dengan harga miring. Diduga merupakan pakaian yang diimpor secara ilegal.


Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

1 jam lalu

Ilustrasi daun kayu putih. Pixabay.com/abeldomi
Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

BRIN sebut produktivitas dari industri minyak kayu putih perlu ditingkatkan dengan metode ilmiah supaya mutu genetik yang dihasilkan menjadi unggul.


Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

3 jam lalu

Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

Kuasa hukum menyebut KLHK tidak mematuhi perintah PTUN Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin PT Rimba Raya Conservation.


GAPMMI Berharap Pengelolaan Kakao-Kelapa oleh BPDPKS Bisa Genjot Hilirisasi

4 jam lalu

Pekerja menjemur biji kakao yang sudah difermentasi di Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya, Desa Nusasari, Jembrana, Bali, Jumat 26 Agustus 2022. Koperasi yang memproduksi biji-biji kakao dari hasil panen para petani lokal di Kabupaten Jembrana tersebut pada bulan Agustus hingga November 2022 mengekspor biji kakao ke negara Turki berjumlah 500 kg, Jepang berjumlah 2 ton, Prancis berjumlah 12,5 ton, dan Belanda berjumlah 15,5 ton. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
GAPMMI Berharap Pengelolaan Kakao-Kelapa oleh BPDPKS Bisa Genjot Hilirisasi

GAPMMI berharap pengelolaan kakao dan kelapa oleh BPDPKS mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong penghiliran.


Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

7 jam lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Namun, capaian kali ini menandai penurunan 4,19 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).  TEMPO/Tony Hartawan
Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan perkembangan nilai impor barang dari Israel hingga pertengahan tahun 2024 ini.


Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

7 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik laporan penyelidikan KADI tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik. Tak ada konteks Covid-19.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

8 jam lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


KLHK Investigasi Kematian Orangutan di Kalimantan Barat, BKSDA Temukan Luka Akibat Benda Tajam

8 jam lalu

Petugas dari BKSDA Kalimantan Barat bersama Dokter hewan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mengevakuasi bangkai orangutan (Pongo pygmaeus) berjenis kelamin betina yang mati di kebun masyarakat di Desa Riam Berasap, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Dari hasil nekropsi terhadap bangkai orangutan (Pongo pygmaeus) berjenis kelamin betina yang berusia 19 hingga 20 tahun tersebut ditemukan luka pada bagian punggung bawah dengan lebar 3cm dan kedalaman 7 cm yang diindikasikan terkena benda tajam. ANTARA FOTO/Rizal
KLHK Investigasi Kematian Orangutan di Kalimantan Barat, BKSDA Temukan Luka Akibat Benda Tajam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat masih menginvestigasi kematian orang utan di Kayong Utara, Kalimantan Barat.


Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

8 jam lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

BKSDA Sulawesi Tenggara sedang berupaya melakukan delineasi habitat khusus buat anoa tersebut.


Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

9 jam lalu

Ilustrasi pasar keramik. ANTARA
Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

Asaki menyebut impor keramik tak perlu dilakukan karena produsen di Indonesia mampu penuhi permintaan akan keramik di dalam negeri.