Menteri Siti Nurbaya: Sampah Plastik Ilegal Akan Direekspor

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan Indonesia akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal.

Baca: Kemenko Maritim Verifikasi Dugaan Penyelundupan Sampah Plastik

Siti Nurbaya memastikan sampah plastik yang masuk ke Indonesia tidak legal. "Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor," katanya usai melakukan halal bihalal dengan jajarannnya di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

Menurut Siti Nurbaya, masuknya sampah-sampah plastik secara ilegal ke Indonesia sebenarnya bukan baru pertama terjadi. Pada 2015-2016, Indonesia juga sempat melakukan reekspor puluhan kontainer.

"Langkah-langkahnya (reekspor) sudah bisa dilakukan. Hari ini akan dirapatkan di tingkat Dirjen. Pasti kita akan rapat dengan Bea Cukai, Menko Ekuin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan (Menteri) Perdagangan," ujar Siti Nurbaya.

Sebelumnya Peneliti ICEL Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun implementasinya yang masih perlu diawasi.

"Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan," kata Fajri.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga ditemukan di sana.

Pemerintah, kata Fajri, seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi.

Ia juga menyebut impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penyidik harus mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut.

"Selain itu Menteri Perdagangan harus mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang mereka impor," ujar Fajri. "Lebih lanjut lagi, permohonan persetujuan impor harus ditinjau ulang oleh Mendag dengan mengkonsultasikannya dengan Ditjen PSLB3 KLHK."

Pada 2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton). Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton.

Baca: Airlangga Komentari Soal Plastik: Bukan Sampah, Tapi Bahan Baku

Namun peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor, malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton). Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah yang masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik di negara sendiri.

ANTARA






Ini Usul Bahlil Jika Indonesia Kembali Kalah Gugatan di WTO

32 menit lalu

Ini Usul Bahlil Jika Indonesia Kembali Kalah Gugatan di WTO

Bahlil kembali menekankan Indonesia tak akan mundur dalam menerapkan larangan ekspor nikel meski telah kalah gugatan Uni Eropa di WTO.


Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

3 jam lalu

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

Sri Mulyani Indrawati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik atau BPS soal pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Begini penjelasannya.


BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Harga Komoditas, Airlangga: Masih Landai Relatif Tinggi

14 jam lalu

BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Harga Komoditas, Airlangga: Masih Landai Relatif Tinggi

Menteri Airlangga menanggapi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 yang masih ditopang oleh harga komoditas.


Neraca Perdagangan RI pada 2022 Surplus USD 54,53 Miliar, BPS: Tumbuh 53,96 Persen

22 jam lalu

Neraca Perdagangan RI pada 2022 Surplus USD 54,53 Miliar, BPS: Tumbuh 53,96 Persen

Neraca perdagangan mencatatkan surplus baik di triwulan empat 2022 maupun secara kumulatif sepanjang tahun 2022. Begini penjelasan lengkap BPS.


Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

23 jam lalu

Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri jasa keuangan di Tanah Air memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter.


Pertumbuhan Ekonomi RI pada 2022 Tembus 5,31 Persen, BPS: Solid di Tengah Pelambatan Ekonomi Global

23 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi RI pada 2022 Tembus 5,31 Persen, BPS: Solid di Tengah Pelambatan Ekonomi Global

Kepala BPS mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 cukup mengesankan di tengah pelambatan global.


Jokowi Minta OJK Dukung Hilirisasi: Saya Dengar yang Mau Bikin Smelter Sulit Cari Pendanaan

1 hari lalu

Jokowi Minta OJK Dukung Hilirisasi: Saya Dengar yang Mau Bikin Smelter Sulit Cari Pendanaan

Jokowi meminta OJK mendukung strategi hilirisasi pemerintah. Pasalnya, saat ini masih ada perusahaan kesulitan mencari dana untuk membuat smelter.


Jokowi Geram Indonesia Eksportir Utama Ikan Segar tapi Impor Tepung Ikan: Sesulit Apa? Apa Sulit Banget Sih?

1 hari lalu

Jokowi Geram Indonesia Eksportir Utama Ikan Segar tapi Impor Tepung Ikan: Sesulit Apa? Apa Sulit Banget Sih?

Jokowi geram dengan kondisi Indonesia sebagai eksportir nomor satu ikan tuna, cakalang, dan tongkol, tapi menjadi importir nomor satu tepung ikan.


Dorong Hilirisasi Sumber Daya, Bahlil: Kalau Kita Saja Belum Cukup, Ngapain Ekspor?

1 hari lalu

Dorong Hilirisasi Sumber Daya, Bahlil: Kalau Kita Saja Belum Cukup, Ngapain Ekspor?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan alasan pemerintah mulai menutup keran ekspor sumber energi dari dalam negeri.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

1 hari lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.