Menpan RB Pantau Kehadiran ASN Secara Online

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengawasi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah cuti bersama Lebaran 2019 melalui laman sidina.menpan.go.id. "Sekarang semua instansi lembaga tingkat pusat dan daerah dapat terpantau melalui laman ini, " kata Menteri PAN-RB, Syafruddin, di kantornya, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

    Baca : Hingga Akhir 2019, Pemerintah Rekrut 254.173 CPNS dan PPPK

    Syafruddin mengatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung untuk membuktikan benar tingkat kehadiran ASN dari berbagai instasi atau lembaga pemerintah. Dia membocorkan lembaga pertama yang akan disidak adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN)

    "Instasi pertama yang akan kita sidak adalah BKN, karena mereka lembaga yang mengawasi ASN," ujar Syafruddin.

    ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," seperti tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/26/M.SM.00.01/2019.

    Menurut pantauan Tempo, pada laman tersebut semua lembaga tingkat daerah dan pusat bisa mengakses dengan akun khusus untuk memasukan data kehadiran pegawainya mulai pukul 08.00 WIB hari ini. "Untuk pelaporan kehadiran ASN akan ditutup pada pukul 15.00 WIB pada 10 Juni 2019," kata Syafruddin

    Syafruddin menjelaskan akan melakukan rekap dengan menganilisis dan menyimpulkan untuk menentukan sanksi yang pas untuk ASN yang melakukan pelanggaran dari ringan hingga berat. "Untuk pemberian sanksi berbeda untuk antar individu dan setiap instansi," katanya.

    Adapun lembaga yang tingkat kehadiran ASN-nya paling rendah akan langsung dipanggil. "Kita ini pemerintah, jadi kita langsung memerintah, tidak mengirim surat atau imbauan yang sangat lama," ungkap Syafruddin.

    Baca: Adhi Karya Bangun Jalan Tol Solo - Yogyakarta Tahun Depan

    Syafruddin juga mengungkapkan laporan ini akan selesai paling lambat dalam tiga hari ke depan, untuk mengetahui hasil dari keseluruhan rekap kehadiran ASN setiap instansi dan lembaga pemerintah seluruh Indonesia.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.