TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK hingga akhir tahun. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Muhammad Ridwan mengatakan pemerintah membuka formasi lowongan aparatur sipil negara sebanyak 254.173 sepanjang 2019.
BACA: Menpan Sebut Pemerintah Bakal Buka Lowongan 100 Ribu CPNS
“Penerimaan CPNS dan PPPK itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Minggu, 9 Juni 2019.
Informasi tersebut sebelumnya juga telah disampaikan BKN melalui akun Twitter resmi, yakni @BKNgoid. Dalam siaran infografis yang dibagikan, BKN mencatat kebutuhan aparatur sipil negara sepanjang 2019 akan didistribusikan untuk pusat dan daerah.
BACA: Tak Semua Honorer Ikut Seleksi CPNS dan PPPK, Apa Sebab?
Pemerintah pusat berencana membuka 46.425 lowongan dengan rincian 23.213 untuk PNS dan 23.212 sisanya untuk pengangkatan PPPK tahap kedua. Sedangkan untuk daerah, pemerintah membutuhkan 207.748 PNS. Sebanyak 62.324 kursi dibuka untuk CPNS dan 145.424 sisanya untuk PPPK.
Ridwan menyebut, dari jumlah kebutuhan PNS, pemerintah tahun ini bakal memprioritaskan pengakatan PPPK. “Kan yang sudah dilaksanakan adalah PPPK tahap 1 untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Kemungkinan selanjutnya tahap kedua akan didahulukan,” ucapnya.
Saat ini, pemerintah tengah memetakan kebutuhan PNS untuk masing-masing lembaga. Ridwan menjelaskan, belum ada detail mengenai berapa lembaga yang membutuhkan tambahan pegawai dan formasi apa saja yang masih kosong.
Adapun penghitungan kebutuhan pegawai dilatari permintaan instansi pusat dan daerah. “Mereka harus menghitung kebutuhan PNS, pegawai, dan sebagainya. Dari situ akan dihitung rasio jumlah penduduk, kemudian APBD cukup atau tidak,” ucapnya.
Ridwan memastikan, informasi perihal rektutmen CPNS akan diumumkan paling lambat 15 hari kerja sebelum pendaftaran online dibuka. Saat ini, pemerintah belum memutuskan kapan pendaftaran tersebut dimulai.
