Perang Dagang Cina-Amerika, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Negara

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di rumah dinas ketua DPR, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi menghadiri buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di rumah dinas ketua DPR Jalan Kertanegara III, Jakarta Selatan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di rumah dinas ketua DPR, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi menghadiri buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di rumah dinas ketua DPR Jalan Kertanegara III, Jakarta Selatan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera berancang-ancang mengantisipasi dampak sentimen dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Menurut dia, imbas perang dagang dapat menganggu stabilitas sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

    BACA: Google Lobi agar Bisa Kerja Sama dengan Huawei

    “Pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati periode ketidakpastian global yang berpotensi pada rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan dunia,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Juni 2019. 

    Hubungan Amerika Serikat dan Cina kembali memanas setelah Negara Abang Sam menetapkan aturan baru terkait bea masuk produk impor. Belakangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif bea masuk impor sebesar 25 persen untuk produk-produk asal Cina. Angka itu setara dengan senilai US$ 200 miliar.

    BACA: Perang Dagang AS-Cina Berpotensi Picu Resesi Global

    Tak berselang lama setelah Amerika Serikat mengumumkan kebijakannya, pemerintah Cina membalas dengan menyetop pemesanan kedelainya dari AS. Bahkan, Negeri Tirai Bambu berencana membatalkan pesanan sebelumnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.