Tiket Pesawat Garuda Indonesia Lampaui TBA, Ini Kata Kemenhub

Selasa, 4 Juni 2019 14:32 WIB

Tamu undangan mencoba fasilitas kursi "Super Diamond Seat" pesawat baru Airbus A330-300 di hanggar Garuda Maintenance Facility, Cengkareng, Tangerang, 1 Februari 2016. Maskapai Garuda Indonesia pertama kalinya memperkenalkan layanan kabin mewah kursi 'Super Diamond Seat' dengan konfigurasi tempat duduk 1-2-1. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah menjelaskan indikasi pelanggaran penjualan tiket pesawat yang melampaui aturan tarif batas oleh maskapai Garuda Indonesia. Menurut Kristi, kekeliruan tersebut bukan murni kesalahan maskapai.

BACA: Wacana Open Sky, Pengamat: Bukan Momok bagi Maskapai Nasional

“Kami sudah amati, itu tiket dijual di online travel agent. OTA (online travel agent) sudah revisi tarifnya,” ujar Kristi saat ditemui di Posko Terpadu Lebaran, kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juni 2019.

Kristi mengatakan dugaan pelanggaran ini sebelumnya ditemukan oleh tim yang berjaga di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan. Otoritas setempat mencatat ada dua rute penerbangan dengan tarif batas atas yang tak sesuai aturan. Di antaranya rute Balikpapan –Yogyakarta dan Balikpapan-Banjarmasin.

BACA: Tol Trans Jawa dan Harga Tiket Bikin Pemudik via Pesawat Anjlok

Namun, Kristi tak menjelaskan berapa harga tiket yang dijual OTA di lamannya untuk maskapai Garuda Indonesia ke dua rute itu. Ia hanya memaparkan bahwa harga yang ditemukan otoritas bandara setempat melampaui angka maksimal.

Besaran tarif batas atas diatur dalam Keputusan Menteri Nomor KM 106 tahun 2019. Dalam beleid itu, tarif rute Balikpapan ke Yogyakarta untuk pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal maksimal Rp 1.050.000. Sedangkan rute Balikpapan ke Banjarmasin maksimal Rp 715 ribu. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti sebelumnya memastikan regulator tetap akan mendalami dugaan pelanggaran meski tarif telah direvisi. “Kami tunggu hasil laporan pengawasan dari OBU VII untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Bila ditemukan pelanggaran akan segera ditindaklanjuti,” ujar Polana dalam keterangan tertulis pada Selasa, 4 Juni 2019.

Polana mengatakan, bila pihak terkait ketahuan menjual tarif di atas batas, regulator bakal mengenai sanksi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2016. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan perusahaannya telah menjual tiket sesuai dengan TBA yang berlaku. “Semua tiket sudah sesuai TBA. Perlu diketahui bahwa list TBA belum termasuk PPN (pajak pertambahan nilai), insurance (asuransi), dan PSC (pssanger service charge),” ucapnya. 

Saat ini, otoritas bandara di Balikpapan masih memantau tarif tiket pesawat yang berlaku untuk sejumlah maskapai. Objek monitoring otoritas bandara meliputi Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air, Citilink, Lion Air, Wings Air, dan Transnusa.






5 Sebab Harga Tiket Pesawat Mahal

3 jam lalu

5 Sebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Tren kenaikan harga tiket pesawat sudah terjadi sejak April 2022.


Kemenkeu Sebut PMN Garuda Akan Cair Tahun Ini

15 jam lalu

Kemenkeu Sebut PMN Garuda Akan Cair Tahun Ini

Penyertaan modal negara atau PMN pada 2022 bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cair pada tahun ini, termasuk bagi PT Garuda Indonesia.


Erick Thohir: Pelita Air untuk Milenial, Garuda Tetap Layani Kelas Premium

1 hari lalu

Erick Thohir: Pelita Air untuk Milenial, Garuda Tetap Layani Kelas Premium

Erick Thohir memastikan maskapai Pelita Air dan Garuda Indonesia memiliki segmentasi pasar yang berbeda.


Kemenkeu Ungkap Mekanisme Pencairan PMN Garuda Usai Lolos PKPU

2 hari lalu

Kemenkeu Ungkap Mekanisme Pencairan PMN Garuda Usai Lolos PKPU

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) segera memperoleh penanaman modal negara (PMN), menyusul pencapaian homologasi


Jokowi Perintahkan Menteri Tindaklanjuti Temuan BPK di LKPP 2021

3 hari lalu

Jokowi Perintahkan Menteri Tindaklanjuti Temuan BPK di LKPP 2021

BPK melaporkan temuan dalam LHP atas LKPP Tahun 2021 kepada Jokowi. Dari masalah dana investasi Rp 7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sampai piutang pajak macet Rp 20,84 triliun.


BPK Lapor Jokowi Temuan di LKPP: Sisa Investasi Garuda hingga Pajak Macet

3 hari lalu

BPK Lapor Jokowi Temuan di LKPP: Sisa Investasi Garuda hingga Pajak Macet

Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga untuk segera menindaklanjuti temuan BPK.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, 3 Tersangka Ditahan di Rutan Salemba

4 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, 3 Tersangka Ditahan di Rutan Salemba

Penyidik Kejagung melakukan penyerahan tahap II atas kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda jenis Bombardier CRJ-100


Setelah Garuda Lolos PKPU

4 hari lalu

Setelah Garuda Lolos PKPU

Garuda lolos PKPU setelah mayoritas krediturnya menyetujui proposal perdamaian. Namun, pengesahan homologasi ditunda.


Kasus 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Segera Disidangkan

4 hari lalu

Kasus 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Segera Disidangkan

Kerugian korupsi pengadaan pesawat Garuda mencapai US$ 609.814.504 ekuivalen Rp8,8 triliun.


Terpopuler Bisnis: Cara Garuda Bayar Utang yang Hampir Rp 143 Triliun, Jokowi Sentil BUMN

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Garuda Bayar Utang yang Hampir Rp 143 Triliun, Jokowi Sentil BUMN

Kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil sejumlah perusahaan negara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.