Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ingin Turunkan Tiket Pesawat, Rizal Ramli: Solusi Cetek

image-gnews
Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak setuju dengan solusi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Ia bahkan menyebut, rencana Jokowi itu berpotensi merugikan negara. 

Baca: Jokowi Minta Maskapai Asing Masuk Indonesia, Ini Kata Menhub

"Maaf Pa @jokowi, kok solusinya cetek dan merugikan kepentingan nasional? Pasar domestik di negara2 besar khusus untuk airline domestik," ujar Rizal dalam cuitannya di Twitter @RamliRizal, Sabtu, 31 Mei 2019. Rizal telah mengizinkan kicauannya itu dikutip Tempo. 

Rizal Ramli menyatakan industri persaingan bisnis maskapai yang ada saat ini berada dalam kondisi duopoli. Situasi tersebut memungkinkan bisnis maskapai dikuasai oleh dua perusahaan besar, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air. Dengan demikian, iklim usaha penerbangan yang ada tak lagi kompetitif. 

Lebih jauh Rizal Ramli menilai solusi mendatangkan maskapai asing bukan langkah tepat.
Dalam rangkaian cuitan selanjutnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Kabinet Persatuan Nasional itu mengemukakan bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada 2000.

Saat ia menjabat sebagai Menko Ekuin, jumlah penumpang pesawat anjlok hingga 60 persen akibat krisis, harga tiket pesawat tidak turun. Tapi Rizal Ramli ketika itu tak serta-merta ambil keputusan membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya maskapai asing membuka rute penerbangan domestik.

"Thn 2000, penumpang pswt drop 60% akibat krisis 1998. Oligopoly Garuda, Merpati, Mandala tidak mau turun," ucapnya. 

Kementerian yang dinaunginya, kata Rizal Ramli, sebetulnya bisa saja mengambil kebijakan sama seperti yang diwacanakan Jokowi. Namun, hal itu tak ia lakukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rizal Ramli mengatakan memilih mengambil kebijakan untuk memberi peluang izin enam bisnis penerbangan domestik baru. Dua di antaranya adalah Sriwijaya Air dan Lion Air. 

Imbasnya, ujar Rizal Ramli, biaya operasional maskapai turun 60 persen. Jumlah penumpang pun naik tujuh kali lipat dan maskapai nasional Indonesia menjadi maskapai terbesar di ASEAN. Ia memandang hal yang sama akan terjadi bila Jokowi mengambil kebijakan serupa. "Harga tiket pasti turun, tapi asing kuasai, akhirnya harga akan naik lagi," ucapnya. 

Sebelumnya, ide Jokowi untuk mengundang operator penerbangan asing masuk bursa maskapai ke dalam negeri baru saja dilontarkan belakangan ini. Jokowi mengatakan salah satu cara yang tepat untuk menurunkan harga tiket pesawat adalah dengan membuka kompetisi.

Artinya, maskapai asing yang masuk ke dalam negeri dapat mendirikan perseroan terbatas. Maskapai berbendera luar juga dipersilakan membuka rute domestik untuk menghindari kartel dan memacu kompetisi dagang di dunia penerbangan.

Baca: Staf Khusus Jokowi Sebut 4 Alasan Daya Saing Indonesia Menguat

Saat ini, dunia penerbangan di Indonesia hanya dikuasai dua maskapai besar yaitu Lion Group dan Garuda Group. Lion Group membawahi Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Sedangkan Garuda Indonesia Group sebagai induk perusahaan dari Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, dan Nam Air. 

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Naik di Depan Jokowi

1 menit lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Naik di Depan Jokowi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi untuk menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.


Perjalanan Kasus yang Menjerat Eddy Hiariej hingga Mundur dari Wamenkumham

10 menit lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Pria yang lebih dikenal dengan nama Eddy Hiariej itu tak mau berkomentar terkait materi klarifikasi yang dijalaninya di Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Senin. TEMPO/Imam Sukamto
Perjalanan Kasus yang Menjerat Eddy Hiariej hingga Mundur dari Wamenkumham

Wamenkumham Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatannya setelah jadi tersangka di KPK. Simak perjalanan kasus yang menjerat Eddy itu.


Asam Folat dan Asam Sulfat, Berbeda Fungsi Kandungannya

3 jam lalu

Ilustrasi kacang-kacangan. Pixabay.com
Asam Folat dan Asam Sulfat, Berbeda Fungsi Kandungannya

Asam folat suplemen bersumber dari makanan bergizi. Asam sulfat untuk pembuatan pupuk, pewarna, bahan peledak, dan deterjen


Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

3 jam lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

Agus Rahardjo mengatakan, dua bekas ajudannya yang menjadi saksi saat ia dipanggil Presiden Jokowi kini bungkam dimintai konfirmasi soal pertemuan


Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

4 jam lalu

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa nelayan di kampung nelayan modern Papua bisa memperoleh Rp 15 juta per bulan.


Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

4 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tengah viral dibicarakan di media sosial X karena mengaku tak tahu-menahu soal Orde Baru.


Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis, 6 Juli 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Rabu, 6 Desember 2023 antara lain alasan cawapres Cak Imin tak akan lanjutkan program food estate Jokowi.


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

14 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

14 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

15 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ