Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ingin Turunkan Tiket Pesawat, Rizal Ramli: Solusi Cetek

image-gnews
Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak setuju dengan solusi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Ia bahkan menyebut, rencana Jokowi itu berpotensi merugikan negara. 

Baca: Jokowi Minta Maskapai Asing Masuk Indonesia, Ini Kata Menhub

"Maaf Pa @jokowi, kok solusinya cetek dan merugikan kepentingan nasional? Pasar domestik di negara2 besar khusus untuk airline domestik," ujar Rizal dalam cuitannya di Twitter @RamliRizal, Sabtu, 31 Mei 2019. Rizal telah mengizinkan kicauannya itu dikutip Tempo. 

Rizal Ramli menyatakan industri persaingan bisnis maskapai yang ada saat ini berada dalam kondisi duopoli. Situasi tersebut memungkinkan bisnis maskapai dikuasai oleh dua perusahaan besar, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air. Dengan demikian, iklim usaha penerbangan yang ada tak lagi kompetitif. 

Lebih jauh Rizal Ramli menilai solusi mendatangkan maskapai asing bukan langkah tepat.
Dalam rangkaian cuitan selanjutnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Kabinet Persatuan Nasional itu mengemukakan bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada 2000.

Saat ia menjabat sebagai Menko Ekuin, jumlah penumpang pesawat anjlok hingga 60 persen akibat krisis, harga tiket pesawat tidak turun. Tapi Rizal Ramli ketika itu tak serta-merta ambil keputusan membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya maskapai asing membuka rute penerbangan domestik.

"Thn 2000, penumpang pswt drop 60% akibat krisis 1998. Oligopoly Garuda, Merpati, Mandala tidak mau turun," ucapnya. 

Kementerian yang dinaunginya, kata Rizal Ramli, sebetulnya bisa saja mengambil kebijakan sama seperti yang diwacanakan Jokowi. Namun, hal itu tak ia lakukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rizal Ramli mengatakan memilih mengambil kebijakan untuk memberi peluang izin enam bisnis penerbangan domestik baru. Dua di antaranya adalah Sriwijaya Air dan Lion Air. 

Imbasnya, ujar Rizal Ramli, biaya operasional maskapai turun 60 persen. Jumlah penumpang pun naik tujuh kali lipat dan maskapai nasional Indonesia menjadi maskapai terbesar di ASEAN. Ia memandang hal yang sama akan terjadi bila Jokowi mengambil kebijakan serupa. "Harga tiket pasti turun, tapi asing kuasai, akhirnya harga akan naik lagi," ucapnya. 

Sebelumnya, ide Jokowi untuk mengundang operator penerbangan asing masuk bursa maskapai ke dalam negeri baru saja dilontarkan belakangan ini. Jokowi mengatakan salah satu cara yang tepat untuk menurunkan harga tiket pesawat adalah dengan membuka kompetisi.

Artinya, maskapai asing yang masuk ke dalam negeri dapat mendirikan perseroan terbatas. Maskapai berbendera luar juga dipersilakan membuka rute domestik untuk menghindari kartel dan memacu kompetisi dagang di dunia penerbangan.

Baca: Staf Khusus Jokowi Sebut 4 Alasan Daya Saing Indonesia Menguat

Saat ini, dunia penerbangan di Indonesia hanya dikuasai dua maskapai besar yaitu Lion Group dan Garuda Group. Lion Group membawahi Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Sedangkan Garuda Indonesia Group sebagai induk perusahaan dari Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, dan Nam Air. 

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

18 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

1 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

1 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

1 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

8 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.


Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

11 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (kedua dari kiri) saat acara High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Timur Nusa Tenggara, Jumat (19 April 2024). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan
Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.


Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

22 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

MK menilai tak ada bukti nepotisme yang dilakukan Jokowi dalam pencalonan Gibran


Jokowi Panen Jagung di Gorontalo, Ingin Kurangi Impor

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024.  Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Panen Jagung di Gorontalo, Ingin Kurangi Impor

Presiden Jokowi mengharapkan peningkatan produksi dapat terus mengurangi impor jagung.


PDIP Usung Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden di Depan Jokowi Setahun Lalu

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyematkan peci kepada calon Presiden 2024 yang diajukan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disaksikan Presiden Joko Widodo (kiri) di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April 2023. PDI Perjuangan resmi menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. ANTARA FOTO/Monang/mrh
PDIP Usung Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden di Depan Jokowi Setahun Lalu

Setahun yang lalu PDIP mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, disaksikan Jokowi. Berikut kilas balik peristiwanya.


Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

1 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.